Berita Lokal
LiveStream
Rss
, - Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial Adhy Karyono mengakui bahwa pihaknya kerap hadapi kendala terkait data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak akurat.
"Kendala bagi kami, ini di luar pengalaman best practice masa pandemi. Yang pertama kami akui masih ada akurasi data DTKS yang memang updatingnya, di mana kondisi sosial ekonomi dinamis," katanya melalui tayangan virtual CSIS Indonesia, Kamis (4/2/2021).
Kendala berikutnya, data tidak sinkron di daerah, sehingga terjadi inklusi dan enklusi error.
Kabar Baik dan Buruk soal Gaji Pekerja di Awal 2021
"Kadang-kadang ada persoalan NIK di lapangan, dari daerah sudah masukkan NIK. Tapi setelah kita padankan dengan Disdukcapil, ternyata tidak sama," ungkap dia.
Namun, yang paling kerap terjadi saat ini adalah terkait dengan kapasitas pemerintah daerah dalam pemutakhiran DTKS.
"Kalau kita lihat, masih banyak pemda yang sama sekali tidak melakukan updating," katanya.
Kemudian juga, kendala minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di dinas sosial masing-masing daerah untuk melakukan emulator. "Perencanaan di APBDnya juga tidak tercantum, apalagi bujet atas pemutakhiran data. Lalu sarana dan prasarana," papar Adhy.
