Tak Terima Kudeta Militer, Guru & Dosen di Myanmar Unjuk Rasa

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Myanmar dari berbagai kalangan dan latar belakang turun ke jalan untuk ikut serta dalam kampanye protes dalam upaya melawan kudeta militer di Myanmar.

Pada Jumat (5/2/2021), para guru dan dosen di Myanmar turun ke jalan. Mereka menjadi kelompok terbaru yang bergabung dengan kampanye pembangkangan sipil, dengan beberapa dosen menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang sebagai protes terhadap perebutan kekuasaan oleh militer.

Kampanye pembangkangan sipil sebelumnya dimulai di kalangan pekerja medis segera setelah kudeta hari Senin lalu. Sejak hari itu, pelajar, kelompok pemuda dan beberapa pekerja baik di sektor pemerintah maupun swasta turut ikut ke jalan.

Mengenakan pita merah dan memegang tanda protes, puluhan dosen dan guru berkumpul di depan gedung kampus Universitas Pendidikan Yangon.

"Kami tidak ingin kudeta militer yang secara tidak sah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih kami," kata dosen Nwe Thazin Hlaing, dikutip dari Reuters.

"Kami tidak lagi akan bekerja dengan mereka. Kami ingin kudeta militer gagal," tambahnya, dikelilingi oleh staf lain yang mengangkat hormat dengan tiga jari, yang sekarang digunakan oleh banyak pengunjuk rasa di Myanmar.

Salut tiga jari mengarah ke atas berasal dari film Hunger Games, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, hal itu telah diadopsi oleh para pengunjuk rasa yang menentang pemerintahan otoriter di Asia.

"Kami bertujuan untuk menghentikan sistem administrasi. Kami sekarang melakukan aksi mogok damai," kata dosen lainnya, Honey Lwin.

Salah satu staf memperkirakan 200 dari 246 staf di universitas bergabung dalam protes. Selain itu, ada juga laporan tentang protes serupa di Universitas Dagon di Yangon.

Penentangan di antara kelompok profesional seperti dokter dan guru muncul karena ada protes yang kurang formal, termasuk oleh sekelompok masyarakat yang memukul kaleng dan panci dan membunyikan klakson mobil untuk menandakan penentangan mereka terhadap kudeta.

Beberapa lusin pengunjuk rasa anti-kudeta juga berbaris pada hari Jumat di kota tenggara Dawei, diikuti oleh para pendukung dengan sepeda motor.

"Kami menyatakan bahwa kami memulai perjuangan kami untuk demokrasi hari ini di Dawei. Kami mendesak orang-orang untuk bergabung dan berdiri bersama kami," kata seorang pemrotes.

Militer secara langsung memerintah salah satu negara di Asia Tenggara ini selama hampir 50 tahun setelah kudeta tahun 1962 dan menumpas protes pro-demokrasi beberapa kali selama bertahun-tahun.