Rakyat Myanmar Tumpah ke Jalanan, Terbesar Sejak 2007

Jakarta, CNBC Indonesia - Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan aksi protes di Kota Yangon untuk menentang aksi kudeta junta militer serta penahanan terhadap Aung San Suu Kyi pada hari Minggu, (07/02/2021) dikutip dari Reuters.

Meski telah terjadi pembatasan saluran telepon dan pemutusan jaringan internet, masyarakat tetap turun ke jalan dan menjadi demonstrasi terbesar sejak Revolusi yangÂterjadi pada tahun 2007 silam.

Massa di juga membawa balon merah sebagai simbol yang mewakili Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, dan meneriakkan, "Kami ingin demokrasi! Kami ingin demokrasi!".

Pihak Militer Myanmar telah melakukan aksi kudeta dan berhasil merebut kekuasaan pada Senin dini hari, dan membuat terjadinya transisi demokrasi terhenti sehingga memicu kemarahan internasional.

Sejak Minggu , kerumunan besar - besaran di segala penjuru Yangoon berkumpul di Kotapraja Hleda, dan berbaris di tengah hari yang cerah sehingga membuat jalur lalu lintas macet. Massa yang mengibarkan bendera NLD, memberi hormat tiga jari sebagai simbol protes terhadap kudeta. Sejumlah pengemudi kendaraan juga membunyikan klakson dan para penumpang terus mengangkat foto Suu Kyi yang pernah menjadi peraih Nobel Perdamaian.

Salah seorang demonstran mengatakan pihak militer mulai mematikan internet dan akan mengancam kebebasan suara masyarakat.

"Mereka sudah mulai mematikan internet, jika mereka berkuasa mereka lebih berkuasa mereka akan menekan pendidikan, bisnis dan kesehatan, inilah kenapa kami harus melawan " ujar Thu Thu yang merupakan salah seorang demonstran berumur 57 tahun yang pernah ditangkap oleh Junta pada tahun 1980 silam.

Sejumlah orang terus meneriakkan "Kami tidak menerima kudeta, aksi ini adalah untuk masa depan kita, kita harus keluar."

Ratusan demonstran juga bermalam di luar kantor polisi di kota Payathonzu di negara bagian Karen Tenggara, tempat anggota parlemen NLD diyakini telah ditangkap. Ratusan demonstran tetap berada di luar sejak pagi hari dan menyanyikan lagu-lagu pro demokrasi.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews mengatakan PBB harus mendukung rakyat Myanmar karena para jendral berusaha melumpuhkan perlawanan mereka.

"Para jendral sekarang berusaha untuk melumpuhkan gerakan perlawanan warga, dan menjaga dunia luar dalam kegelapan dengan memutus hamper semua akses internet," kata Andrews dalam sebuah pernyataan.