Berita Lokal
LiveStream
Rss
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan meningkatkan pelaksaan 3T atau tracing, testing dan treatment selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro berlangsung. Untuk mendorong hal itu, pemerintah akan menyediakan swab antigen secara gratis.
"Jadi swab antigen secara gratis yang akan disiapkan kepada masyarakat di desa/kelurahan yang disediakan oleh Kemenkes dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing," kata Airlangga menjelasakan dalam keterangan persnya di channel YouTube PerekonomianRI, Senin (8/2/2021).
1. Tracing akan dilakukan secara intensif selama PPKM mikro
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) Airlangga menjelaskan, tracing akan dilakukan secara intensif di kabupaten/kota hingga desa. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menjadi tracer atau orang yang melakukan tracing di level desa hingga RT/RW.
"Menggunakan tracer dariBabinsa, Bhabinkamtibnas, yang telah dididik Kemenkes, kemudian treatment pelaksanaan isolasi mandiri, terpusat di fasilitas kesehatan yang dikoordinasi pos jaga desa atau kelurahan," ujar Politisi berusia 58 tahun itu.
2. TNI-Polri akan memberikan masker standar selama PPKM mikro
ANTARA FOTO/Mohamad HamzahPemerintah juga bakal mengerahkan bantuan TNI-Polri untuk memenuhi kebutuhan dasar selama PPKM mikro berlangsung, salah satunya adalah menyediakan masker untuk warga.
"Diberi bantuan masker sesuai standar, yang bisa dicuci dan ini akan disediakan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN," ucap dia.
3. PPKM mikro dibuat lebih longgar
Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus corona (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2020, yakni tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Dalam Instruksi Mendagri tersebut, aturan PPKM mikro ternyata dibuat lebih longgar dibanding kebijakan serupa sebelumnya.
"Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021," tulis aturan dalam Instruksi Mendagri tersebut.
Di dalam instruksi juga terdapat beberapa perubahan pembatasan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah dalam kebijakan PPKM. Adapun hal-hal yang berubah seperti jam operasional mal hingga pukul 21.00 WIB, batas karyawan yang bekerja di kantor sebesar 50 persen, dan makan di tempat dibatasi 50 persen.
