Khawatir DKI Lockdown, Ini Curhat Pengusaha Hotel & Restoran

Khawatir DKI Lockdown, Ini Curhat Pengusaha Hotel & Restoran

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tak akan memberlakukan...

Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tak akan memberlakukan lockdown akhir pekan yang sempat jadi wacana liar belakangan ini. Kalangan pengusaha sejak awal memang sudah menolak keras soal wacana lockdown akhir pekan ini, yang akhirnya tak berlaku.

"Jakarta tidak merencanakan lockdown di akhir pekan. Berita kebijakan lockdown adalah wacana yang berkembang di dunia maya dan media," kata Anies dalam keterangan pers yang disiarkan Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Anies menekankan, DKI sama sekali tidak ada pertimbangan untuk memberlakukan rencana tersebut. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih akan tetap dijalankan.


"Kami tak mempertimbangkan atau menetapkan lockdown di akhir pekan. Itu tidak benar. Kami masih menjalankan PSBB seperti arahan pemerintah yang mengambil kebijakan PPKM yang akan diperpanjang."

Ketika kabar lockdownn masih ramai terdengar, pengusaha pun khawatir. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan dengan berjalannya PPKM Jawa Bali, usulan Lockdown Akhir Pekan ini terlalu mendadak dan akan semakin memberatkan pelaku usaha khususnya Hotel dan Restoran di Jakarta. Dia menilai jika memang ada kebijakan Lockdown Akhir Pekan ini, Pemda DKI Jakarta sebaiknya mengadakan dialog dengan pihak yang terlibat seperti para Pelaku Usaha.

"Hotel dan restoran berada di dalam situasi yang sangat terpuruk. Belakangan ini sudah mulai banyak reservasi untuk acara-acara pertemuan dan pernikahan dalam skala kecil di Hotel dan Restoran, jika ada lockdown maka akan berdampak dalam pembatalan dan pengembalian pembayaran jika opsi ini berjalan," kata Sutrisno dalam siaran resminya, Sabtu (06/02/2021).

Jika terjadi lockdown, maka tamu hotel pun harus check out lebih awal dari seharusnya karena mereka tidak boleh keluar dari area hotel. Berdasarkan survei PHRI Pusat pada September 2020 terhadap 9.000 lebih restoran di seluruh Indonesia, dengan 4.469 responden. Ditemukan sekitar 1.033 restoran yang tutup permanen. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, bisa diperkirakan sekitar 125 - 150 restoran yang tutup per bulan. Jika sampai dilakukan lockdown, maka bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750.

"Penutupan usaha bisnis secara permanen berarti tingkat pengangguran pun bertambah," kata dia.

Jika memang Opsi Lockdown Akhir Pekan, pengusaha restoran dan hotel meminta pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti restoran yang sudah menerapkan Protokol Kesehatan untuk diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21:00 dengan kapasitas duduk makan menjadi 50%.

Pemda DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat, terutama pada klaster utama penularan, ditingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan

Memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield ditengah masyarakat terutama di klaster utama penularan. Khusus untuk pusat perbelanjaan dapat disediakan GeNose biaya dari pemerintah.
"Tidak membuat kebijakan sama rata untuk semua, yang akan memperburuk situasi ekonomi. Mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi Pelaku Usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan," kata Sutrisno.

Dia juga meminta ada skema bantuan akibat yang dialami oleh Hotel dan Restoran karena pengetatan. Sutrisno menyebutkan seperti pajak Hotel dan Restoran (Pb1) agar tidak disetorkan ke Pemda DKI Jakarta tetapi digunakan untuk menolong pelaku usaha, Pembebasan PBB untuk hotel dan restoran yang independent, Pembebasan pajak reklame hotel dan restoran, Pengurangan pembayaran biaya listrik dan air.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)

Berita dengan kategori