Epidemiolog Sebut PPKM Mikro Sulit Kendalikan Pandemi, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai Selasa (9/2/2021) ini, hingga 22 Februari 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Sama seperti dua kali PPKM sebelumnya, PPKM Mikro juga diterapkan di 7 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Berbeda dari kebijakan PPKM sebelumnya, pada PPKM mikor ini penerapan Work From Home (WFH) ditambah menjadi 50 persen dan jam operasional pusat perbelanjaan diperpanjang hingga pukul 21.00.

PPKM Mikro Dimulai Besok, Berikut Aturan Terkait Zonasi Daerah

Epidemiolog: Tidak berbasis data

Menanggapi penerapan PPKM mirko, epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penerapan kebijakan tersebut tidak berbasis data terkini dan merespons situasi saat ini.

Karena itu Dicky berani menyebut, efektivitas kebijakan tentu tidak akan bermakna dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah tak belajar dari pengalaman setahun pandemi ini, karena masih tetap mengeluarkan kebijakan yang setengah-setengah.

"Ini sekali lagi kita tidak belajar dari pengalaman setahun pandemi, bahwa ketika kita setengah-setengah dan tidak fokus pada pengendalian pandemi di sektor kesehatan, maka yang terjadi adalah masalah itu membesar," kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (7/2/2021).

"Sekali lagi bau-bau fokus pada selain kesehatan itu lebih kuat, terutama di ekonomi," tambahnya.

PPKM Skala Mikro Dimulai 9 Februari, Epidemiolog: Konsep Belum Jelas

3T belum mengalami perbaikan

Dicky menuturkan, masalah 3T (testing, tracing, treatment) sampai saat ini pun belum mengalami perbaikan secara signifikan.