Diperintah Jokowi, Satgas Beberkan Posko Covid-19 Level RT

Jakarta, CNBC Indonesia- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan pembentukan pos komando di daerah untuk melakukan pendekatan mikro dan dekat dengan masyarakat demi menekan penyebaran kasus, mendorong perubahan perilaku dan penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment).

Pembentukan Posko Covid-19 hingga level desa hingga RT ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo, dengan organisasi dengan struktur sederhana.

"Nantinya penanganan juga menyesuaikan karakteristik daerah masing-masing untuk membantu meningkatkan kualitas penanganan Covid-19. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kades dan lurah di Indonesia tentang pelaksanaan desa tangguh dan posko tangguh Covid-19 di kelurahan desa atau kecamatan," jelas Wiku, Rabu (03/02/2021).

Hal ini juga merupakan bentuk penguatan penangan pandemi dari pusat ke daerah yang terdesentralisasi melalui posko tingkat desa atau kelurahan.
Nantinya, ada 4 fungsi yang ada dalam posko Covid-19 ini, seperti menjadi lokasi atau tempat yang berfungsi mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan eksekusi penanganan Covid 19 di masing2 daerah terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga.

Secara operasional fungsi prioritas posko akan mencakup pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi dan penguatan 3T di tingkat kelurahan. Sehingga posko ini bisa menjadi ujung tombak dalam penanganan pandemi Covid-19 di masyarakat.

"Posko yang tersebar ini berfungsi untuk perubahan perilaku, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Secara struktural posko terdiri dari kades dan lurah sebagai ketua, ketua BPBD sebagai wakil ketua dan beranggotakan perangkat desa dan elemen masyarakat. Peran elemen masyarakat kaya tokoh agama strategis mendorong perubahan perilaku masyarakat agar mendorong perubahan perilaku," kata Wiku.

Pembentukan posko Covid-19 sebagai ujung tombak penanganan pandemi seiring bertambahnya kasus baru dan tingginya kasus aktif 175.326 orang. Dengan penanganan yang lebih di daerah diharapkan dapat efektif dalam menanggulangi pandemi ini.

"Kemenkeu telah mengalokasikan dana untuk posko dari dana alokasi umum atau dan bagi hasil dari anggaran pemerintah daerah, kabupaten/kota dan juga dana desa yang disediakan di tingkat desa. Pemda bisa koordinasi dengan Kemenkeu agar pembentukan bisa sesegera mungkin," kata dia.