Ada China dan Rusia, Militer Myanmar Tak Takut Kritik?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kudeta dan penangkapan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win MyintÂMyanmar, bersama petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menuai sorotan internasional. Namun, rupanya tak membuat pihak junta atau pemerintahan diktator militer takut dengan kritik dari dunia internasional.

Hal ini disampaikan oleh Melissa Crouch, ahli Myanmar di Universitas New South Wales. Ia mengatakan bahwa para jenderal mungkin melihat aliansi seperti itu sebagai penyeimbang potensial untuk setiap kemarahan internasional yang mungkin datang sebagai akibat dari kudeta.

"Myanmar memiliki China dan Rusia di pihak mereka, mereka tidak khawatir tentang demokrasi Barat," katanya, menunjuk pada kunjungan baru-baru ini oleh delegasi dari Beijing dan Moskow menjelang kudeta, dikutip dari CNN International, Senin (1/2).

Sementara Tamas Wells, ahli Myanmar dari Universitas Melbourne, mengatakan bahwa elit militer Myanmar "belajar dengan sangat baik bagaimana cara bunker dalam menghadapi kritik internasional."

"Dan dapat diperdebatkan bahwa sanksi keras (pada) rezim tahun 1990-an dan 2000-an oleh Barat tidak banyak mengubah sikap elit militer pada saat itu," katanya. "Covid jelas telah merugikan ekonomi dan sudah ada sanksi yang ditargetkan. Jadi tidak banyak pengungkit yang jelas untuk ditarik oleh Barat."

Tantangan terbesar kudeta akan datang secara internal, kata Wells, akan bergantung pada kemampuan militer untuk mengendalikan komunitas aktivis dan kelas menengah yang diberdayakan sejak 2015, serta bisnis dan lainnya yang telah mendapat manfaat dari keterlibatan internasional yang datang setelah transisi ke demokrasi dan tidak ingin melihat negara kembali ke status paria.

"Di Myanmar ada banyak orang yang menghasilkan banyak uang, dan mereka akan menekan elit militer agar tidak mengganggu pertumbuhan dan stabilitas yang telah ada di kota-kota," tambahnya.

Menulis di Twitter, Kelley Currie, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa "mereka tampaknya 'menangkap tersangka biasa' bukan karena mereka adalah bagian dari NLD, tetapi karena mereka memiliki sejarah mengorganisir rakyat, menangkap mereka. di jalanan, dan mereka ingin mendahului hal semacam itu. "

"Terakhir kali mereka melakukan kudeta, tidak ada (Facebook), tidak ada internet untuk dibicarakan di Burma. Ponsel berharga US$ 2.000 untuk Nokia. Tidak ada yang punya komputer atau mobil. Itu adalah Burma yang berbeda," tulisnya, menambahkan bahwa tokoh militer senior "mungkin tidak menyadari hal ini karena mereka masih agak terputus dari masyarakat."

Setidaknya seseorang menyadari potensi internet untuk berfungsi sebagai alat untuk mengatur perlawanan. Saat kudeta berlangsung Senin pagi, jangkauan internet dan telepon terputus di beberapa bagian negara, dan stasiun televisi diblokir atau dipaksa offline, karena orang-orang bergegas untuk mencoba dan mencari tahu apa yang sedang terjadi.

Thant Myint-U, penulis "The Hidden History of Burma," menulis di Twitter bahwa melihat perkembangan yang sedang berlangsung, "Saya merasa terpuruk bahwa tidak ada yang benar-benar dapat mengendalikan apa yang akan terjadi selanjutnya."

"Dan ingat Myanmar adalah negara yang penuh dengan senjata, dengan perpecahan yang dalam lintas etnis (dan) agama, di mana jutaan orang hampir tidak bisa makan sendiri," tambahnya.

Sebelumnya, partai Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu yang dilakukan November lalu. Ini merupakan pemilu demokratis pertama Myanmar keluar dari cengkeraman militer yang berkuasa selama 49 tahun di negara itu, pada tahun 2011.

NLD menyapu bersih pemungutan suara. Hal itu memberi harapan Suu Kyi bisa memperbarui kontrak kekuasaan dengan masa jabatan lima tahun yang baru.

Tetapi militer selama berminggu-minggu mengeluh bahwa pemilihan penuh kecurangan. Militer mengklaim telah mengungkap lebih dari 10 juta contoh penipuan pemilih.

Mereka menuntut komisi pemilu yang dikelola pemerintah merilis daftar pemilih untuk pemeriksaan silang. Pekan lalu, panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing, orang paling kuat di negara itu, mengatakan konstitusi 2008 negara itu bisa "dicabut" dalam keadaan tertentu.

Pernyataan Min Aung Hlaing, datang saat rumor kudeta marak. Ini meningkatkan ketegangan di dalam negeri dan mendapat peringatan dari lebih dari selusin kedutaan asing dan PBB.

Sebelumnya Myanmar mengalami kudeta dua kali sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Yakni tahun 1963 dan 1988.