2,3 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, KPU Harus Lakukan Ini

2,3 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, KPU Harus Lakukan Ini

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Hacker dikabarkan membobol Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia. Sebanyak...
Jakarta, CNBC Indonesia - Hacker dikabarkan membobol Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia. Sebanyak 2,3 juta data pemilih dicuri oleh aktor jahat ini dan membagikannya di forum internet di Dark Web.
General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara Yeo Siang Tiong mengatakan pemilu menjadi bagian sangat penting dan kritikal bagi seluruh negara secara global. Ia menjadi elemen penting dari demokrasi apa pun.

"Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan oleh pemilu juga menjadikannya target yang matang bagi para pelaku kejahatan siber," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (22/5/2020).

Yeo Siang Tiong mengungkapkan dalam mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan akan selalu menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia karena dua faktor. Yakni beragamnya sistem yang dikelola secara lokal dan mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang terhubung.
"Ruang siber kita yang sangat terhubung sekarang, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya," terangnya.
"Oleh karena itu, penting bagi Negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya. Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem. Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius."
Selain itu, lanjut Yeo Siang Tiong, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.
"Untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta," ungkapnya.
"Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan."

(roy/roy)