Viral Iuran bagi Warga Non-Pribumi di Surabaya: Pemkot Temui RT-RW Bangkingan, Ini Hasilnya

Viral Iuran bagi Warga Non-Pribumi di Surabaya: Pemkot Temui RT-RW Bangkingan, Ini Hasilnya

Terbaiknews - SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil sikap soal Surat Keputusan RW 003 Kelurahan...

SURABAYA, - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil sikap soal Surat Keputusan RW 003 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa TiMUr, yang mengatur iuran dengan istilah pribumi dan non pribumi.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Kanti Budiarti mengatakan, Pemkot Surabaya telah menggelar pertemuan bersama pihak RT, RW, LPMK, kelurahan dan kecamatan setempat, untuk membatalkan surat keputusan tersebut.

"Kemarin (Selasa, 21/1/2020), rapat RW bersama LPMK dan RT, disepakati membatalkan aturan (Surat Keputusan) tersebut," kata Kanti, di Surabaya, Rabu (22/1/2020).

Sebenarnya, kata Kanti, saat pembentukan pengurus, pihak RW setempat sebelumnya sudah diingatkan dan dibekali peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali) yang mengatur ketentuan sumber Dana yang bisa dikelola RT RW.

Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya: Dinilai Tak Lazim hingga Aturan Dicabut

Di samping itu, sejak pembentukan RT RW yang baru, Pemkot Surabaya telah memberikan surat edaran dan melakukan soSialisasi terkait perda dan perwali yang mengatur tupoksi maupun pengelolaan sumber dana di tingkat RT-RW.

Seharusnya, menurut Kanti, masing-masing RW juga sudah paham terkait Perda No 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

"Kemarin itu kami keliling di 31 kecamatan, RT/RW, LPMK yang baru itu, periode 2020-2022 yang kami lakukan pelantikan. Artinya, RT-RW yang baru sudah kami kasih wawasan dan pembekalan," ujar dia.

Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau seluruh pengurus RT maupun RW, ketika menetapkan hal yang menyangkut warga, supaya berkoordinasi dengan lurahnya masing-masing.

Sehingga tidak sampai terjadi kekeliruan dan lurah juga dapat membantu memonitor.

"Sebaiknya sebelum diterapkan, konsultasi dulu dengan kelurahan. Lurah nanti bisa mengawasi dan mengarahkan," tutur dia.

Source : https://regional.kompas.com/read/2020/01/22/20543651/viral-iuran-bagi-warga-non-pribumi-di-surabaya-pemkot-temui-rt-rw-bangkingan