Kasus Covid-19 di Kota Jayapura Terus Meningkat, Wali Kota Pertimbangkan PSBB

Kasus Covid-19 di Kota Jayapura Terus Meningkat, Wali Kota Pertimbangkan PSBB

Terbaiknews - JAYAPURA- Wali Kota JayapuraBenhur Tommy Mano mempertimbangkan opsi pembatasan sosial berskala...

JAYAPURA, - Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano mempertimbangkan opsi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) karena jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus bertambah.

"Sesuai dengan instruksi Presiden, (PSBB) itu hanya di Pulau Jawa dan sekitarnya, tapi kalau melihat kondisi kota, kami akan melalukan hal tersebut," ujar Benhur, di Jayapura, Senin (11/1/2021).

Saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Jayapura mencapai 6.342 dengan 305 orang saat ini masih dirawat, 5.925 sembuh dan 112 meninggal dunia.

DPO Pencari Senjata dan Amunisi untuk KKB Ditangkap di Jayapura

Benhur melihat, grafik penambahan kasus Covid-19 di Kota Jayapura mengkhawatirkan karena tiap harinya ditemukan 30 kasus baru.

Karenanya pengetatan aktivitas masyarakat menjadi opsi yang paling mungkin diambil untuk kembali mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Pastinya akan ada evaluasi. Saat ini angka kenaikan Covid-19 di Kota Jayapura semakin hari semakin bertambah. Dalam satu hari bisa penambahan sebanyak 30 hingga 35 pasien, walau angka kesembuhan kami juga meningkat," kata Benhur.

Rapat untuk menentukan kebijakan dalam menghadapi pandemi covid-19 di Kota Jayapura pun akan segera dilakukan.

"Kamis (14/1/2021) sudah ada putusan soal hal tersebut (PSBB)," kata dia.

Jual Surat Hasil Rapid Test Palsu Lewat Facebook, Mahasiswa Ini Ditangkap

Sebelumnya, Ketua Harian Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, William R Manderi mengatakan bahwa, Papua akan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Mendagri soal PSBB.

Manderi menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua siap menerapkan PSBB bila pemerintah kabupaten/kota bersangkutan memutuskan untuk memberlakukan hal tersebut.

"Penerapan PSBB akan dikembalikan atau diserahkan tanggung jawab dan kebijakan masing-masing kepala daerah di kabupaten/kota," kata dia.