Pembahasan RAPBD Kotim 2020 terancam tertunda akibat ini

Pembahasan RAPBD Kotim 2020 terancam tertunda akibat ini

Terbaiknews - Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah...

Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo mengatakan, pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020 kabupaten setempat terancam tertunda dari jadwal yang sebelumnya telah direncanakan.

"Tertundanya pembahasan RAPBD Kotim 2020 tersebut karena sejak pengucapan dan pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 pada 14 Agustus 2019 lalu sampai saat ini belum ada pimpinan DPRD definitif," katanya di Sampit.

Belum adanya pimpinan DPRD definitif tersebut karena partai politik pemenang pemilu legislatif atau peraih kursi terbanyak pada lembaga DPRD belum memberikan rekomendasi nama kadernya yang akan menduduki kursi pimpinan.
Ada tiga partai politik peraih kursi terbanyak pada pemilu legislatif 17 April 2019, yakni PDI Perjuangan tujuh kursi, Partai Golkar enam kursi dan Partai PAN enam kursi.

Partai Golkar dan PAN telah menetapkan kadernya yang akan duduk di kursi unsur pimpinan DPRD, sedangkan PDI Perjuangan belum memberikan rekomendasi.
Akibat belum adanya penetapan pimpinan definitif tersebut, tidak hanya pembahasan RAPBD saja yang tertunda, namun sejumlah kegiatan di DPRD juga tidak dapat dilaksanakan.

"Harapan kami segera ada keputusan terkait pimpinan definitif tersebut agar program kerja di lembaga bisa berjalan dan anggota DPRD bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," ucapnya.

Penetapan unsur pimpinan menjadi kewenangan mutlak partai politik untuk mengusulkan nama kader partai mereka, sedangkan pihak lainnya hanya bisa menunggu keputusan partai politik tersebut.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kotawaringim Timur, Bima Ekawardhana membenarkan bahwa saat ini DPRD daerah itu belum ada pimpinan definitif. 

DPRD Kotawaringin Timur untuk sementara dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua sementara, sehingga kewenangannya terbatas. Kondisi ini membuat beberapa agenda terpaksa ditunda.

Dalam waktu dekat akan ada kegiatan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, dan jika hingga batas waktunya belum juga ada pimpinan definitif, maka kegiatan itu terpaksa menggunakan wewenang unsur pimpinan sementara.

"Kalau sifatnya mendesak bisa saja menggunakan kewenangan pimpinan sementara, tapi hanya untuk orientasi saja, sedangkan untuk kegiatan yang lain tidak bisa," terangnya.

Bima mengaku beberapa waktu lalu pihaknya telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait orientasi itu. Berdasarkan petunjuk kementerian bisa dilakukan namun dengan pengecualian.

"Kita tunggu rekomendasi pimpinan definitif dari PDI Perjuangan dan Golkar. Namun informasi yang kami terima untuk Golkar sudah keluar, namun suratnya belum sampai ke kami," katanya.

Orientasi anggota DPRD akan dilaksanakan di Palangka Raya selama tiga hari. Berdasarkan aturan, seluruh anggota dewan wajib mengikuti kegiatan itu.