Rapat internal DPD Nasdem HST minggu ini, termasuk bahas bantuan operasional DPC

Rapat internal DPD Nasdem HST minggu ini, termasuk bahas bantuan operasional DPC

Terbaiknews - Barabai (ANTARA) - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasdemHulu Sungai Tengah (HST),...

Barabai (ANTARA) - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasdemHulu Sungai Tengah (HST), Jaberan, menyampaikan berdasarkan arahan dari Ketua DPD NasdemHabib Didilakan melaksanakan rapat internaldalam minggu ini, termasuk membahas bantuan operasional untuk 11 DPCse Kabupaten HST.
Ia mengatakan, memang untuk bantuan operasional ini tidak bisa diberikanbegitu saja, karena dasar pemberian bantuan adalah Surat Keputusan (SK) Pengurus DPC, sementara SK terbaru pengurus DPCbelum ada.
"Ini merupakan kebijakan ketua terdahulu, Tri Bunadi, Rp500 ribu per bulan, dibayar pertiga bulan, dikeluarkan per 15 Juni 2020 dan harusnya dibayarkanpertiga bulan di 15 September 2020, tapi Agustus lalu terjadi pergantian pengurus DPD," katanya, Rabu (16/9) sore didampingi Wakil Ketua DPD NasdemHST, TaupikRahman.
Paslon Pilkada tidak taat protokol kesehatan disarankan didiskualifikasi
Dijelaskan dia, kebijakan ketua terdahulu memang telah dituangkan dalam SK pemberian bantuan operasional DPC, harusnya dibayar di bulan September namun kepengurusan berganti di bulan Agustus, maka memang masa pembayaran bantuan tersebut belum sampai.
Dari tuntutan para pengurus DPCjuga seolah tidak mengerti, tentang mekanismapergantian kepengurusan yang dianut Partai Nasdem, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, apabila kabupaten berganti atau habis masa jabatannya maka SK pengurusDPCpun berakhir.
Dan untuk bantuan operasional, tentu ada proses dan tahapan yang dilalui di internalpartai, dan perlu dipahami peruntukan bantuan operasional kecamatan ini bukan untuk pribadi namun operasional DPCmasing-masing di kecamatan.
Ke depannyapihaknya tentu akan melakukan pembaharuan terhadap kepengurusan di tingkat DPC, terkait evaluasi apakah pengurus tersebut akan tetap atau berganti, dengan pertimbangan seperti adanya beberapa pengurus DPC yang tidak aktif maupun yang sudah mengundurkan diri.
Video-Sabil didukung koalisi besar, KPU HST serahkan tanda terima pendaftaran
"Bantuan operasional tersebut tidak bisa dikeluarkan karena SK pengurus DPCterdahulu berakhir, diperlukan SK baru. Ini untuk kehati-hatian apalagi kalau ada pemeriksaan dari dana bantuan tersebut, dasar hukumnya apa, tentunya harus berpedoman dari SK baru," katanya.
Rapat internalnantinya bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan kepengurusan baru di tingkat DPCdengan SK, disamping pentingnya jalannya roda organisasi, dan mesin politik harus bergerak di PilkadaHST, di mana Ketua DPD Habib Didiljuga mencalonkan diri sebagai Bacawabup.
Sementara di sisi lain, karena perubahan kepengurusan maka tentunya berjalan program kerja ketua baru, namun untuk masukan dari pengurus lama tersebut, maka ketua baru juga telah menyatakan akan mengakomodir kebijakan bantuan operasional kecamatan untuk diteruskan.