DPRD Kalsel pelajari permukiman dan kota kumuh NTB

DPRD Kalsel pelajari permukiman dan kota kumuh NTB

Terbaiknews - Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi III Bidang Pembangunan...

Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi lingkungan hidup serta perumahan rakyat mempelajari permukiman dan kota kumuh atau "Kotaku" di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kita perlu mempelajari atau melakukan studi komparasimengenai permukiman kumuh/Kotaku ke NTB," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Mataram, Senin.
Ia menerangkan, studi komparasi mengenai permukiman dan perumahan kumuh ke NTB tersebut juga dalam kaitan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kalsel.
"Kita ingin ke dalam Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tidak ada lagi atau meninimal permukiman dan perumahan kumuk berkurang," katanya lewat telepon seluler atau WA
"Karenanya kita perlu studi komparasi buat perbandingan penataan permukiman dan perumahan rakyat dengan tujuan minimal mengurangi kekumuhan, sebagaimana termuat dalam Perda tentang RP3KP," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Dalam kesempatan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah provinsi Komisi IIIDPRD Kalsel 21 - 23 September 2020, selain studi komparasi ke NTB, juga ke provinsi tetangga yaitu Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang ke Kaltim dengan pimpinan Sekretaris Komisinya H Abidinsyah dari Partai Demokrat studi komparasi Kebun Raya Balikpapan.
Pada kesempatan terpisah Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel H Antung Mas Rozaniasyah menerangkan, pada saat bersamaan komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut juga melakukan studi banding/komparasi.
Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel dengan Ketuanya Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN juga studi komparasi ke NTB mengenai pola hubungan kerja/mitra kerja.
Kemudian Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDIP studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim) mengenai tata kelola kehutanan.
Sedangkan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai HM Lutfi Saifuddin dari Gerindra studi komparasi ke Kaltim mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, demikian HAM Rozaniasyah.