Empat fraksi DPRD KKU beri catatan LPj Tahun Anggaran 2019

Empat fraksi DPRD KKU beri catatan LPj Tahun Anggaran 2019

Terbaiknews - Kayong Utara (ANTARA) - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara...

Kayong Utara (ANTARA) - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah tentang realisasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2019 diterima dengan beberapa catatan penting.
Dalam pandangan akhir lima fraksi yang ada, empat fraksi menerima dengan memberikan catatan sedangkan satu fraksi menerima tanpa memberikan catatan.
Salah satunya dari fraksi Golkar dalam pandangan akhir fraksinya yang disampaikan Bung Tomo berharap agar pemda Kayong Utara mengoptimalkan pendapatan daerah, dan penyerapan anggaran serta perbaikan pencatatan aset yang menjadi salah satu catatan penting dari BPK sehingga Kayong Utara memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Agar pemerintah lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor yang sah, dan diharapkan kepada bupati dan OPD terkait agar memaksimalkan belanja daerah, karena di tahun 2019 penyerapan tidak sampai angka 90%,"Kata Bung Tomo di Sukadana.
Pimpinan DPRD Sintang Dilantik
Untuk laporan Badan Pemeriksaan Keuangan dari fraksi yang mendapatkan suara terbanyak kedua setelah demokrat itu berharap agar bisa diperbaiki agar kedepannya Kayong Utara bisa mendapatkam predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
"Mengoptimalkan pencatatan aset daerah yang mana berdasarkan laporan yang kami terima menjadi salah satu sebab predikat WDP oleh BPK untuk kayong utara,"kata dia.
Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar dan Fraksi Kebangkitan Restorasi menerima dengan memberi catatan kepada pemerintah daerah atas laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2019.
Sementara itu satu fraksi yaitu fraksi Kayong Bersatu terdiri partai PDI-P, Perindo, PAN dan Gerindra, dapat menerima secara utuh tidak memberi catatan atau rekomendasi apapun terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut.
Rapat paripurna DPRD Kota Pontianak dihadiri 31 anggota
Baca juga: Presiden belum tahu isi usulan revisi UU KPK
Baca juga: 5 fraksi setujui Pertanggungjawaban APBD TA 2018, dua fraksi tak beri pendapat