Di masa pandemi, DPRD ingatkan setiap kebijakan disertai dasar hukum

Di masa pandemi, DPRD ingatkan setiap kebijakan disertai dasar hukum

Terbaiknews - Gorontalo (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara...

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Hamzah Sidik,Sabtu, mengingatkan pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemiCOVID-19 wajib disertai dasar hukum.
"Hindari kebijakan bersifat instruksi yang hanya disampaikan secara lisan di masa pandemi ini, agar implementasinya di lapangan tidak salah kaprah," ujar Hamzah, pada rapat dengar pendapat gabungan Komisi I dan II DPRD, bersama pemerintah daerah setempat.
Kebijakan disertai dasar hukum dan dikeluarkan dalam bentuk tertulis, akan mencegah kesalahpahaman di lapangan.
Contohnya, kata dia, instruksi bupati dalam bentuk lisan terkait pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi setiap pelintas di pos batas antara kabupaten, untuk mencegah orang dari zona merah masuk untuk sekedar bersilaturahmi, merayakan tradisi lebaran ketupat pada H+7 Idul Fitri, maupun mengunjungi tempat wisata.
Sebaiknya kata politikus Golkar itu, pemerintah daerah menghindari instruksi-instruksi tanpa disertai dasar hukum, sebab salah tafsir maupun salah implementasi dapat berakibat fatal dan berpotensi ricuh.
Hal itu dipaparkannya, dalam rapat gabungan tersebut, yang dihadiri wakil ketua I DPRD, Roni Imran, serta asisten pemerintahan dan pelayanan publik setempat, Suleman Lakoro, juga beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti kinerja Gugus Tugas dalam penanganan COVID-19 di daerah itu.
Diantaranya terkait pemanfaatan anggaran penanganan COVID-19.
DPRD berharap kata Hamzah, di masa pandemi ini, pemerintah daerah semakin fokus dalam pencegahan, penanganan dan pengendalian COVID-19 untuk mencegah penambahan kasus positif baru di daerah itu.
Data Gugus Tugas COVID-19 kabupaten, disampaikan Suleman Lakoro, selaku koordinator operasional, mengatakan, kasus positif COVID-19 di daerah itu, hingga kini mencapai 6 kasus, yaitu 2 orang dewasa dari Desa Cisadane dan 1 orang anak usia 12 tahun dari Desa Pontolo Atas, Kecamatan Kwandang.
Ditambah 1 orang dewasa dan 1 bayi usia 10 hari dari Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, serta 1 bayi usia 10 hari dari Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya.***

Di masa pandemi, DPRD ingatkan setiap kebijakan disertai dasar hukum
DPRD dan Pemerintah KabupatenGorontalo Utara dalam rapat dengar pendapat gabungan komisi terkait penanganan COVID-19. (ANTARA/Susanti Sako)