News Analysis : Kebijakan Lockdown Harus Persetujuan Pemerintah Pusat

News Analysis : Kebijakan Lockdown Harus Persetujuan Pemerintah Pusat

Terbaiknews - News Analysis : Kebijakan Lockdown Harus Persetujuan PemerintahPusatPOS-KUPANG.COMI...

News Analysis : Kebijakan Lockdown Harus Persetujuan PemerintahPusat

POS-KUPANG.COMI KUPANG---Pengamat Ekonomi Regional, Dr. James Adam, mengkritisi rencana penutupan Pelabuan Labuan Bajo serta aktifitas penerbangan dari dan ke Labuan Bajo diBandara Komodo.

James Adam kepada Pos-Kupang.com, Rabu (25/3) menyampaikan bahwa sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kewenangan lockdown adalah di pemerintah pusat. Jika Pemda Manggarai Barat membuat keputusan lockdown mestinya atas persetujuan pusat.

Presiden belum memutuskan untuk lockdown. Apabila bupati mengambil kebijakan untuk lockdown mungkin dasarnya sesuai berita bahwa saat ini satu orang meninggal yang diduga berasal dari luar sehingga ada kecemasan dari bupati.

Menurut James Adam, sekarang ini secara nasional dan daerah sektor ekonomi kita terganggu akibat kasus virus Corona atau Covid 19 ini.

Hanya saja kita masih beruntung belum ada keputusan lockdown secara nasional yang bisa berdampak pada kepanikan publik sebab ruang gerak terbatas. Apalagi jika kebutuhan pokok sulit diperoleh nanti.

Soal lockdown bukan soal otonomi daerah, jadi pemda manapun tidak bisa ambil keputusan sendiri. Kita berharap supply kebutuhan pokok ke seluruh penjuru tanah air tidak terganggu dan stabil agar tidak menimbulkan dampak sosial lainnya.

Seperti diketahui, Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula, meminta persetujuan dari PemerintahPusat, melalui Kementerian Perhubungan untuk menutup aktifitas kapal-kapal di Pelabuan Labuan Bajo serta aktifitas penerbangan dari dan ke Labuan Bajo diBandara Komodo.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona ke wilayah destinasi wisata super premium itu.

"Kehendak kita dalam rangka menjaga kabupaten dari Virus Corona. Tetapi harus ada persetujuan dari atas kan yang lebih berkompeten. Apalagi kapal- kapal yang mau singgah memiliki perizinanan," kata Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula saat dikonfirmasiPOS--KUPANG.COM, Rabu (25/3/2020) siang.(Laporan Reporter POS-KUPANG..COM, Edi Hayong)