Kanwil Kemenkumham NTT Perkuat Satker Jajaran Menuju WBK/WBBM

Kanwil Kemenkumham NTT Perkuat Satker Jajaran Menuju WBK/WBBM

Terbaiknews - Kanwil Kemenkumham NTT Perkuat Satker Jajaran Menuju WBK/WBBMPOS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kantor...

Kanwil Kemenkumham NTT Perkuat Satker Jajaran Menuju WBK/WBBM

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT serius mempersiapkan dan mendorong satker jajaran untuk menjadi lembaga/badan yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2020.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan menggelar sosialisasi penguatan dalam Rangka Pembentukan Satuan Kerja ZI menuju WBK/WBBM, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis IPK dan Corporate University.

Kegiatan yang diikuti seluruh kepala Satker jajaran itu dilaksanakan di Aula Kantor Kemenkumham NTT pada Rabu (18/3/2020).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, MarcianaDominikaJone dan Kabag Humas dan Program Rosmini Manuhutu menjadi pembicara dan memberikan sosialisasi terkait upaya mencapai WBK/WBBM bagi Kanwil dan satker jajaran.

Kepala KanwilKemenkumhamNTT, MarcianaDominikaJone kepada POS-KUPANG.COM usai kegiatan menjelaskan, Kanwil bersama Satker berkomitmen penuh untuk mewujudkan kanwil dan jajaran yang bersih dari korupsi dan sekaligus menjadikannya sebagai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

"Tujuannya, mempersiapkan semua satker agar dapat mewujudkan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2020," jelas Marciana.

Ia mengatakan, dalam kegiatan yang diikuti pimpinan KanwilKemenkumhamNTT dan 26 satker jajaran yang terdiri dari lima UPT imigrasi dan 21 UPT Pemasyarakatan itu, diperdalam pokok pokok bagaimana reformasi birokrasi di lingkungan kerja. Selain itu juga ditekankan area perubahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

"Di tingkat Kanwil dan UPT akan dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) guna mewujudkan WBK/WBBM dengan menilai capaian komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan indikator yang harus terlaksana," katanya.

Dalam rangka pengawasan, Marciana juga memintamasyarakat untuk memantau pelaksanaan dan penerapan pelayanan prima di seluruh UPT Kemenkumham di wilayah NTT baik itu di keimigrasian maupun di pemasyarakatan.

"Kita harap masyarakat juga bantu pantau, memberi koreksi apabila ada pegawai yang bekerja di luar aturan, atau terhadap persoalan pelayanan publik lainnya," ungkap Marciana.

Masyarakat, lanjut Marciana, bisa langsung menghubungi bagian pengelolaan pengaduan Kemenkumham NTT baik melalui media website, media sosial Kemenkumham NTT serta Aplikasi E-Lapor yang langsung dapat terhubung ke pemerintah pusat dan Presiden RI. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )

COVID-19 Detais Indonesia

Berita dengan kategori