Anggota DPR: Atasi Covid-19, Kebijakan DKI dan Bodebek Harus Sama

Anggota DPR: Atasi Covid-19, Kebijakan DKI dan Bodebek Harus Sama

Terbaiknews - BANDUNG- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilaikebijakan soal pembatasan sosial berskala besar...

BANDUNG, - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai, kebijakan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa dipisahkan antara DKI Jakarta dengan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).

Sebab, daerah-daerah satelit itu sudah menyatu secara budaya dan lokasinya berdekatan.

Hal itu disampaikan Dedi terkait dengan perbedaan kebijakan antara Jakarta yang menerapkan PSBB, dengan Bodebek yang memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Satgas Minta Kepala Daerah Kendalikan Klaster Covid-19 dengan PSBM

Menurut Dedi, dikotomi warga DKI dengan Bodebek yang masuk wilayah Jabar tidak bisa dilakukan.

"Karena masyarakat yang bekerja di Jakarta itu berdomisili di Bodebek. Jadi susah didikotomikan. Warga Jakarta itu adalah warga Jabar, warga Bodebek. Warga Bodebek itu juga warga Jakarta," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, banyak warga Jakarta yang bekerja di Bodebek, bahkan sampai Purwakarta dan Karawang, yakni di wilayah industrinya. Sebaliknya orang di daerah penyangga itu juga banyak yang bekerja di Jakarta.

"Jadi susah dipisah. Makanya di Jabar itu yang pasti tinggi (Covid) wilayah Bodebek karena interaksinya sangat tinggi, daerah penyangga. Orang mereka kerjanya di Jakarta, lalu pulangnya ke sana (Bodebek)," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Dedi, seluruh keputusan di Jakarta dan Bodebek harus sama dan dilakukan secara bersama-sama. Tak bisa sendiri-sendiri.

Sebab, kultur tiga daerah itu sama dengan DKI Jakarta. Masalah politik, ekonomi dan pemikiran di wilayah Bodebek dipengaruhi oleh Jakarta.

Apa yang terjadi di Jakarta, maka akan terjadi pula di tiga daerah itu. Artinya baik DKI maupun Bodebek sebenarnya tak bisa terpisah.