PHRI Yogyakarta Tak Setuju PPKM Diperpanjang

PHRI Yogyakarta Tak Setuju PPKM Diperpanjang

Terbaiknews - KOMPAS.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta...


KOMPAS.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PHRI Cabang DIY Deddy Pranowo Ernowo ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

“PHRI menolak, karena melihat situasi dan kondisi PPKM kemarin menyebabkan drop-nya tingkat okupansi maupun kunjungan wisatawan,” kata Deddy.

Ia menjabarkan, selama PPKM jilid pertama berlangsung, 11 – 25 Januari 2021 memberi dampak yang sangat berat untuk sektor perhotelan DIY. Tingkat okupansi rata-rata hotel di DIY contohnya, hanya mencapai angka 13,5 persen.

Pembatalan Hotel di Yogyakarta Capai 45 Persen Akibat PPKM

“Ini mengenaskan bagi kita. Padahal Nataru (libur Natal dan Tahun Baru) kemarin kita targetnya 70 persen, ternyata hanya 18,5 persen okupansi. Ini semakin menurun dan menyebabkan beberapa hotel dan restoran goyah,” papar Deddy.

Tidak ada solusi dari pemerintah

Menurut Deddy, PHRI DIY secara tegas menolak karena selama ini tidak ada solusi baru dari pemerintah yang diberikan untuk pelaku usaha pariwisata.

“Kemarin kan relaksasi baru ada bantuan dana hibah Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Itu saja sudah habis untuk operasional,” tutur Deddy.

PHRI Yogyakarta Tak Setuju PPKM Diperpanjangdok. Pallatina Glamping Coffee Kopi Merapi Hotel di Yogyakarta - Pallatina Glamping Coffee Kopi Merapi.

Tanpa adanya solusi yang bisa membantu para pelaku usaha, Deddy mengaku keadaan akan semakin berat. Kebanyakan pelaku usaha sudah mulai kebingungan untuk bisa bertahan.

Ditambah lagi segala strategi yang dipersiapkan pelaku usaha untuk bertahan terkesan hampir selalu gagal dilakukan akibat kebijakan pemerintah yang mendadak dan mudah berubah.

Hingga kini, Deddy mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi atau surat edaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY terkait perpanjangan PPKM tersebut.