HEADLINE: PPKM Jawa-Bali Tak Efektif Kendalikan Kasus Covid-19, Solusinya?

HEADLINE: PPKM Jawa-Bali Tak Efektif Kendalikan Kasus Covid-19, Solusinya?

Terbaiknews - Jakarta - Laju penularan virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus meningkat di tengah upaya...

, Jakarta - Laju penularan virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus meningkat di tengah upaya pemerintahÂmenerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Selama PPKM Jawa-Bali diterapkan, penambahan kasus harian justru beberapa kali memecahkan rekor. Bahkan total akumulatif kasus Covid-19 di tanah air telah menyentuh angka psikologis 1 juta sejak 26 Januari 2021 lalu.

Belum lagi kasus aktif Covid-19 di Indonesia yang kini tercatat paling tinggi di Asia, menggeser India yang mulai berhasil melandaikan kurva penularannya. India yang memiliki total kasus Covid-19 terbanyak kedua di dunia yakni 10,8 juta mulai berhasil menekan laju penularan dan kematian. Â

MelihatÂlaju penularan Covid-19 di Indonesia yang tak terkendali, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menyatakan bahwa kebijakan PPKM Jawa-Bali periode 11 hingga 25 Januari 2021 tidak berjalan efektif. Hasil dari kebijakan tersebut tidak sesuai harapan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas pada Jumat, 29 Januari 2021 lalu, dan videonya baru diunggah Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1/2021).

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kataÂJokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, PPKM sejatinya diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, dia melihat tidak ada ketegasan saat menerapkan kebijakan tersebut.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," ungkap Jokowi.

Karena itu,ÂJokowiÂmeminta jajaran menterinya lebih aktif melibatkan pakar epidemiologi untuk menyusun kebijakan PPKM agar berjalan efektif. Dia juga memerintahkan para menteri mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan cara yang efektif dan sederhana.

"Ini memang harus bekerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Tapi betul-betul ada di lapangan, di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati," katanya.Â

Pakar Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan laporanÂapa adanya kepada publik terkait evaluasi penerapan PPKM Jawa-Bali.ÂDia berharap ini bisa menjadi momentum perbaikan kebijakan yang konsisten.

"Kita semua harus konsisten bahwa pengendalian pandemi ini harus berbasis data yang kuat, memadai, cermat, tepat, termasuk berbasis sains, bukan kepentingan," ujar Dicky saat dihubungi Liputan6.com, Senin (1/2/2021).

Sejak awal, Dicky mengaku telah mengingatkan bahwa kebijakan PPKM tidak akan efektif menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat, terutama di wilayah Jawa.ÂIbarat bola salju yang sudah semakin besar, PPKM adalah respons yang terlalu kecil untuk penanganan Covid-19 di tanah air.

Menurut dia, PPKMÂtak ubahnya lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dimodifikasi atau dilonggarkan. Sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak akan efektifÂuntuk menghadapi kasus Covid-19 yang sudah besar seperti saat ini.

"Dan saya ingatkan juga bahwa kita setengah-setengah dalam pengendalian pandemi ini, untuk setengah sektor kesehatan dan sektor ekonomi, dan enggak dapat dua duanya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi dari sisi kesehatan jelas enggak akan ada dampak signifikan dan itu merugikan. Itu yang membuat akhirnya kurva pandemi kita begitu lama memanjang, menguat, dan memakan korban banyak," kata Dicky.

Karenanya, Epidemiolog yang pernah terlibat dalam penanganan kasus flu burung itu meminta agar pemerintah menerapkan lockdown sesuai UU Karantina Kesehatan, terutama di daerah yang memiiki kasus aktif tinggi. Di samping juga tetap aktif melakukan upaya testing, tracing, dan treatment (3T).Â

"Kita harus PSBB sesuai regulasi dan tidakÂdimodifikasi. PSBB sesuai regulasi UU Karantina Kesehatan itu lah yang dimaksud lockdown,Âdi mana benar-benar tidak ada aktifitas apa pun, seperti halnya kota mati, namun tetap harus ada penguatan 3T. Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi. Ini yang selalu saya ingatkan sejak awal pandemi, tepatnya Maret 2020," kataÂDicky.