24% Masyarakat Tak Miliki Akses Internet, DPR: Harus Ada Kerja Sama Lintas Kementerian

24% Masyarakat Tak Miliki Akses Internet, DPR: Harus Ada Kerja Sama Lintas Kementerian

Terbaiknews - JakartaBeritasatu.com -Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei...

Jakarta, Beritasatu.com -Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei terkait “Asesmen Publik tentang Pendidikan Online di Masa Pandemi". Pada survei dengan 2.201 responden yang dipilih secara acak itu disebutkan bahwa terdapat 24% responden yang tidak memiliki akses internet.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, hasil survei SMRC dapat digunakan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan. Menurut dia, 24% masyarakat yang tidak memiliki akses internet harus benar-benar diperhatikan karena mereka akan semakin ketinggalan.

Hetifah mengatakan, seharusnya pemerintah segera melakukan kerja sama lintas kementerian, yakni Kemdikbud, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk menjamin akses jaringan dan kebutuhan gawai.

“Saat ini, sudah ada MOU pembukaan sekolah melalui surat keputusan bersama empat menteri. Seharusnya tiga menteri yakni Mendikbud, Menkominfo dan Menperin, melakukan MOU agar kita dapat memastikan anak-anak yang tidak punya gawai dan guru tidak punya laptop terpenuhi kebutuhannya,” ujarnya dalam diskusi daring terkait Survei Opini Publik Nasional tentang Asesmen Publik Tentang Pendidikan Online Di Masa Pandemi, Selasa (18/8/2020).

Hatifah menuturkan, kerja sama lintas kementerian dibutuhkan agar perguruan tinggi atau industri bisa melakukan produksi gawai sesuai dengan kebutuhan. Dia menyebutkan, sebenarnya perguruan tinggi dapat memproduksi gawai sesuai kebutuhan siswa, guru, dan orang tua. Namun itu belum dilakukan karena belum ada kolaborasi pada tataran lintas kementerian untuk kebutuhan PJJ.

Hetifah juga menyoroti tentang biaya internet. Menurutnya, untuk mendukung siswa menjalani PJJ, beberapa negara memutuskan untuk menggratiskan internet. Namun, di Indonesia upaya pemerintah pusat masih sporadis.

Untuk memenuhi semua kebutuhan siswa, Hetifah mendorong Kemdikbud untuk segera melakukan pendataan tentang kebutuhan siswa dan guru, sehingga ada data riil tentang jumlah kebutuhan. Untuk itu, Kemdikbud dapat menugaskan kepada kepala sekolah untuk melakukan pendataan terhadap siswa dengan metode wawancara dan survei terkait kebutuhan gawai.

Kata dia, data dari survei tidak cukup sebagai patokan untuk memberi bantuan karena akan ada masalah. Misalnya ketika ada kebijakan produksi gawai murah, tentu harus dipastikan melalui data daerah mana yang harus diprioritaskan.

“Kebijakan pemerintah itu bisa tidak tepat waktu dan tepat guna karena data, sehingga salah sasaran. Kami ingin untuk pendidikan bisa disajikan data lengkap seperti sensus sebagai big data pendidikan,” ujarnya.


Sumber: BeritaSatu.com
Internet SMRC Sjaifudian