RUU Cipta Kerja Ingin Ciptakan Lebih Banyak Lapangan Kerja

RUU Cipta Kerja Ingin Ciptakan Lebih Banyak Lapangan Kerja

Terbaiknews - JakartaBeritasatu.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),...

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil menilai, adanya polemik terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja lebih disebabkan oleh kesalahpahaman atau belum memahami secara utuh maksud dari RUU Cipta Kerja. Padahal, RUU ini dibuat untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja Akomodasi Perkembangan Zaman

Mengutip data tahun 2019, Sofyan menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,05 juta, angkatan kerja baru 2,24 juta, setengah pengangguran 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41 juta, sehingga totalnya 45,84 juta. Jumlah ini diyakini akan semakin bertambah pascapandemi Covid-19.

"Sebelum Covid-19, ada lebih dari 7 juta orang yang menganggur. Kemudian banyak warga negara kita yang mengadu nasib di luar negeri menjadi TKI karena tidak cukup tercipta lapangan kerja di dalam negeri. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita selama ini hanya sekitar 5 persen,” kata Sofyan Djalil dalam diskusi virtual yang digelar Kementerian ATR/BPN bersama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki), Selasa (18/8/2020).

Secara teori, Sofyan mengungkapkan, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan lapangan kerja sekitar 500.000, sehingga bila pertumbuhan ekonominya di kisaran 5 persen hanya mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,5 juta per tahun.

Agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi, menurut Sofyan, perlu ada pembenahan dari sisi kemudahan investasi dan berbisnis. Hal ini, bisa diakomodir dalam RUU Cipta Kerja.

DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja

"Jika RUU Cipta Kerja tidak dilakukan, maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Penduduk yang tidak bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia akan terjebak dalam jebakan negara berpendapatan rendah atau middle income trap," jelasnya.

Menurut Sofyan, saat ini ada begitu banyak regulasi yang kemudian menghambat masuknya investasi. Berbagai hambatan inilah yang coba dibenahi melalui RUU Cipta Kerja.

"Begitu banyak orang menganggur bukan karena kita tidak bisa menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi karena regulasi yang menghambat. Kita lihat apa yang menghambat penciptaan lapangan kerja selama ini? Inilah yang dibereskan. Yang bertentangan satu sama lain, itu yang diluruskan. Izin-izin yang begitu banyak dikurangi dari sistem izin menjadi analisis risiko. Kalau usahanya tidak ada risiko, tidak perlu izin. Kalau resikonya tinggi, baru perlu izin,” paparnya.

Sofyan juga meluruskan beberapa persepsi di masyarakat tentang aturan dalam RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak tepat. Misalnya, terkait relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional yang dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi atau lembaga yang mengawasi kebijakan tata ruang dan wilayah, sehingga membahayakan keserasian dan daya dukung lingkungan hidup.

RUU Cipta Kerja Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi

â&;¨â&;¨"Itu tidak benar. Memang ada relaksasi karena tata ruang banyak yang dibuat tidak memenuhi syarat. Sebab banyak Pemerintah Daerah di masa lalu yang membuat RT/RW dikerjakan dengan konsultan dengan biaya yang sedikit, sehingga kualitas tata ruangnya banyak sekali yang tidak atau kurang memenuhi syarat. Ini yang kita akan perbaiki,” kata Sofyan.


Sumber: BeritaSatu.com
Cipta Kerja Djalil/BPN