Ahok Teriak Bubarkan KBUMN, Pengamat: Wacana Superholding Sudah dari Periode Pertama Jokowi

Ahok Teriak Bubarkan KBUMN, Pengamat: Wacana Superholding Sudah dari Periode Pertama Jokowi

Terbaiknews - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

, JAKARTA - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta Kementerian BUMN diganti menjadi superholding Indonesia Incorporation.

"Wacana superholding sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi. Menteri BUMN sebelum Erick (Erick Thohir,red), Rini Soemarno sudah menyusun roadmap pembentukan superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster, sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen," kata Willy, Rabu (16/9/2020).

Willy menambahkan, namun Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep superholding dan mengubahnya menjadi sub holding BUMN.

Menurutnya dari sisi strategi berbeda jauh dari yang dijalankan oleh Rini Soemarno.

"Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda," sebut dia.

Willy memandang keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

"Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus berubah menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman," tukasnya.

Sementara itu, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menanggapi adanya tuntutan dari serikat pekerja Pertamina terkait pengukuhan subholding yang dilakukan sepihak.

Arya menekankan bahwa Kementerian BUMN tidak melanggar aturan yang ada.

"BUMN sekarang memang sedang melakukan transformasi besar-besaran, supaya BUMN bisa menghadapi perkembangan-perkembangan dunia dan berguna bagi rakyat termasuk Pertamina memang kita lakukan transformasi," imbuhnya.