Ada Pelaku Usaha Terima Dana Hibah Cuma Rp67 Ribu, Ini Kata Kemenpar

Ada Pelaku Usaha Terima Dana Hibah Cuma Rp67 Ribu, Ini Kata Kemenpar

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Juru bicara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)Prabu...

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Prabu Revolusi, angkat bicara soal pelaku wisata di Tabanan, Bali yang memilih mundur setelah menerima informasi estimasi dana hibah yang mereka terima hanya sebesar Rp67 ribu. Prabu mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan laporan dari daerah.

"Kami belum dapat data dari teman-teman daerah. Belum ada laporan. Harus konfirmasi lagi datanya, cek langsung. Karena yang jelas pembagiannya gak pro rata, tergantung pajak dari pelaku wisata di 2019. Asumsi tiap pelaku usaha dapat Rp67 ribu itu salah, karena jumlahnya berbeda-beda," kata Prabu kepada IDN Times, Selasa (17/11/2020).

1. Acuannya adalah Keputusan Menteri Pariwisata

Ada Pelaku Usaha Terima Dana Hibah Cuma Rp67 Ribu, Ini Kata Kemenparinstagram.com/praburevolusi

Prabu menjelaskan, dana hibah yang didapatkan pelaku usaha pasti akan berbeda-beda tergatung pajak yang mereka bayarkan di 2019. Kebijakan itu berdasarkan Keputusan Menparekraf (Kepmen) Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka PEN 2020.

Pada poin Kriteria Penerima Hibah bagian Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran) dijelaskan empat hal yakni:

  1. Hotel dan Restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah penerima Hibah;
  2. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
  3. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang
    masih berlaku; dan
  4. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

"Kenapa sektor perusahaan atau restoran atau hotel dapat jumlah sekian dan yang lain sekian. Itu gak bisa disamakan karena akan timbulkan pro-kontra. 'Saya kontribusi sekian, kok dapat sekian?' Itu sudah kita pikirkan baik-baik," ucap Prabu.

2. Daerah lebih paham soal data pariwisata yang mereka miliki

Ada Pelaku Usaha Terima Dana Hibah Cuma Rp67 Ribu, Ini Kata KemenparSuasana di DTW Ulun Danu Beratan di hari pertama buka sejak pandemi COVID-19. (IDN Times/Wira Sanjiwani)

Lebih lanjut, Prabu menjelaskan bahwa dana yang ada, dibagi menjadi 30 persen untuk kas umum pemerintah daerah dan 70 persennya untuk industri hotel dan restoran.

Berdasarkan Kepmen 704 dijelaskan bahwa dana 30 persen untuk daerah digunakan untuk implementasi program Clean, Health, Safety Environment (CHSE), revitalisasi, bimbingan teknis pelaksanaan program CHSE, pengawasan dan protokol kesehatan. Sementara 70 persen untuk pelaku usaha dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran.

"Untuk pastikan akuntabilitas, Kemenparekraf memberikan rekomendasi ke daerah. Daerah yang tahu dan punya data sektor wisata mana yang paling terdampak, disesuaikan juknis (petunjuk teknis)," ujar Prabu.

3. Dua pelaku usaha yang mundur setelah tahu kabar estimasi dana hibah yang akan didapat

Ada Pelaku Usaha Terima Dana Hibah Cuma Rp67 Ribu, Ini Kata KemenparIDN Times/Irma Yudistirani

Kemenparekraf memberikan bantuan dana hibah total sebesar Rp1,18 triliun (Rp1.183.043.960.000) untuk kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan sendiri mendapatkan bantuan sebesar rP7,44 MILIAR (Rp7.443.100.000). Dari 488 pelaku usaha di bidang akomodasi pariwisata seperti hotel dan restoran yang terdata di Tabanan, 153 pelaku di antaranya memenuhi syarat untuk menerima hibah ini.

Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, I Gede Sukanada, mengatakan dua di pelaku usaha yang berhak itu memilih untuk tidak mengambil dana tersebut karena nilainya dirasa terlalu kecil yakni berkisar Rp67 ribu.

"Mungkin pertimbangannya dengan dana segitu, butuh biaya seperti membeli materai dan waktu. Jadi mereka memutuskan tidak mengambil," kata dia kepada IDN Times, Senin (16/11/2020).

Menurutnya, estimasi jumlah dana hibah yang pelaku usaha terima itu sesuai penghitungan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan. "Hitung-hitungannya dari Bakeuda. Tetapi biasanya sesuai dengan wajib pajaknya," kata Sukadana.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, setiap hotel dan restoran menerima bantuan dana hibah dengan nilai bervariasi. Dihitung berdasarkan pembayaran pajak satu tahun dikali empat. IDN Times mencoba menghubungi pihak Bakeuda Tabanan untuk menjelaskan penghitungan detailnya. Namun hingga kini, belum ada respons.