Sri Mulyani Bakal Tingkatkan Anggaran Pemulihan Ekonomi Jadi Rp 619 Triliun

Sri Mulyani Bakal Tingkatkan Anggaran Pemulihan Ekonomi Jadi Rp 619 Triliun

Terbaiknews - - Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus bergerak sesuai dengan...

, - Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus bergerak sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Teranyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran PEN tahun ini diperkirakan akan ditingkatkan menjadi Rp 619 triliun. Sebelumnya, jumlah anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp 533,09 triliun dan sudah meningkat dari anggaran awal yang sebesar Rp 403,9 triliun.

"Bila melihat paket pemulihan ekonomi saat ini mencapai Rp 533 triliun, dan ini masih sangat awal. Faktanya, semalam kami baru saja berdiskusi dengan Pak Menko dan kementerian lain untuk menambah anggaran Covid-19 hingga Rp 619 triliun," jelas Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).

Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Ini Kata Dirut Bulog

Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan anggaran PEN tersebut termasuk di dalamnya tambahan anggaran untuk insentif pajak sebesar Rp 42 triliun. Sementara bila ditambahkan dengan insentif pajak dari bidang kesehatan, maka tambahan anggaran tersebut mencapai Rp 62 triliun.

"Kami akan menambahkan insentif pajak untuk dunia usaha yang mencapai Rp 42 triliun, atau bahkan mendekati Rp 62 triliun bila memasukkan insentif untuk sektor kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani belum memberikan rincian terkait masing-masing sektor dengan penambahan anggaran tersebut.

Untuk sebelumnya, rinciannya yakni untuk anggaran untuk pos kesehatan sebesar Rp 104,7 triliun.

Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan dan operasional vaksin corona, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

WMUU Jadi Andalan Baru Saham Yusuf Mansur, Ini Kata Analis

Anggaran untuk pos perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun, di antaranya untuk PKH 10 juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun, yaitu dukungan untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, dan beberapa program prioritas lainnya.

Terakhir, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.