Pertemuan WTO, Mendag Bahas Pentingnya Reformasi Organisasi hingga Subsidi Perikanan

, - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Salah satunya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Lutfi dalam Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO (Informal WTO Ministerial Gathering) yang berlangsung secara virtual pada Jumat (29/1/2021) lalu.

Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Gugat Uni Eropa ke WTO Awal 2021

Pertemuan diikuti 29 negara anggota dengan agenda membahas peran WTO menghadapi tantangan global di tengah pandemi dalam upaya pemulihan ekonomi dan prioritas persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12.

“Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh anggota WTO. Untuk itu, reformasi WTO diperlukan guna mendukung peran strategis WTO dalam menghadapi tantangan global, khususnya krisis yang disebabkan pandemi,” ujar Lutfi seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (1/2/2021).

Lutfi menjelaskan, dalam pertemuan, mayoritas perwakilan pemerintah negara menyampaikan komitmen menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral dan juga mendesak beberapa hal yang harus diselesaikan saat ini.

Hal tersebut di antaranya, penunjukkan Direktur Jenderal WTO yang baru dan anggota Badan Tingkat Banding guna memulihkan kembali fungsi sistem penyelesaian sengketa di WTO.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti relevansi perdagangan dan peran WTO dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan.

Mendag Sayangkan Produk RI Banyak Diganggu Negara ASEAN

“Dalam mengembalikan kepemimpinan di WTO, sangat penting untuk menyelesaikan penunjukan Dirjen WTO yang baru, serta mengembalikan kepercayaan global pada sistem perdagangan multilateral melalui penunjukan anggota pada Badan Tingkat Banding WTO,” jelas Lutfi.

Mayoritas perwakilan pemerintah negara menekankan pentingnya kepastian akses yang adil dan terjangkau untuk barang-barang medis, termasuk vaksin, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, kekayaan intelektual, dan transparansi.