Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Terbaiknews - KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan per Januari 2021...

, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan per Januari 2021 terdapat sekitar 212 perizinan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengungkapkan dari total izin pertambangan tersebut, persentase luas wilayah mencapai kurang lebih 14 persen dari total luas wilayah Kalsel.

"Luas bukaan lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan sangat kecil," jelas Lana kepada Kontan.co.id, Minggu (24/1/2021).

Lana mencontohkan, salah satu wilayah terdampak banjir besar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito misalnya, pembukaan lahan untuk pertambangan hanya sebesar 4,3 persen dari total luas wilayah izin pertambangan.

Lana melanjutkan, kegiatan pembinaan dan pengawasan juga dilakukan pemerintah kepada pelaku usaha pertambangan meliputi pengelolaan air tambang, hidrologi dan hidrogeologi serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

8 Tips Lolos Tahap Interview User

"Diharapkan akan berdampak positif pada meningkatnya kemampuan DAS dalam menjalankan fungsi ekologis daerah tangkapan air," ujar Lana.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2020 tercatat realisasi reklamasi pascatambang mencapai 9.694 ha ataumelampaui target sebesar 7.000 ha. Realisasi tahun lalu juga melebihi capaian tahun 2019 yang sebesar 7.626 Ha.

Pada tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan reklamasi pascatambang mencapai 7.025 Ha.

Adapun, merujuk data Kementerian ESDM, realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang tahun 2020 meliputi pemenuhan penempatan jaminan reklamasi mencapai 93,42 persib dan pemenuhan penempatan jaminan pascatambang sebesar 92,68 persib.

Lana menambahkan, merujuk beleid yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 maka sanksi adminsitrasi bakal dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan reklamasi dan jaminan pascatambang dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.