Catatan Buruh Soal RUU Cipta Kerja

Catatan Buruh Soal RUU Cipta Kerja

Terbaiknews - Jakarta Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja...

, Jakarta Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja sudah berada di tangan DPR. Banyak pasal-pasal kontroversial bagi kalangan pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku sangat terkejut dengan isi draf Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya masih teringat cita-cita ayahanda Almarhum Jacob Nuwa Wea saat menyusun UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakaerjaan. Aturan ini dibuat saat Jacob Nuwa Wea menjabat Menakertrans di era Presiden Megawati. Isinya sangat melindungi nasib buruh. Berbeda 180 derajat dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang justru menyulitkan nasib buruh," katanya di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Menurutnya, ada banyak hak buruh yang dihapus tak lagi berlaku dengan hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa poin tersebut diantaranya perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak,Âoutsourcing, upah minimum, dan pesangon.

Selain itu, aturan tenaga kerja asing, sistem kerja dariÂlong lifeÂmenjadi fleksibel, serta soal jaminan sosial.

Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) merasa terpukul berat atas aturan didalam Omnibus Law Cipta Kerja.

"Aturan yang membela nasib buruh dengan membatasi masa kontrak kerja, pesangon yang memadai, outsourcing terbatas untuk 5 jenis pekerjaan, sanksi pidana untuk pengusaha yang tidak menaati aturan dalam UU No 13 Tahun 2013, kenapa itu semua harus dihapuskan?," tegasnya.

Andi Gani menilai, buruknya isi draf RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR menjawab pertanyaan selama ini kenapa buruh tidak dilibatkan dari awal. Ada kesan diam-diam dengan buruh.

Â