Pemkot Pekalongan ajak ormas jaga iklim kondusif jelang pilkada

Pemkot Pekalongan ajak ormas jaga iklim kondusif jelang pilkada

Terbaiknews - Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota PekalonganJawa Tengahmengajak semua organisasi...

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengajak semua organisasi kemasyarakatan ikut berpartisipasi menjaga iklim kondusif daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
"Kami mengajak komponen masyarakat, terutama para pimpinan ormas, ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di wilayahnya masing-masing, apalagi menjelang bergulirnya pilkada serentak," kata Wakil Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid saat membuka Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengurus Ormas di Pekalongan, Rabu.
Menurut dia, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling bertukar aspirasi, mencari solusi memecahkan permasalahan di daerah agar dapat tertata dengan baik, memberikan kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan warga.

"Keberadaan ormas sebagai lembaga yang beranggota memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih dibandingkan dengan masyarakat, hendaknya dapat memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekalongan Sukirno mengatakan bahwa kondisi suhu politik di daerah kini mulai "menghangat" menjelang pelaksanaan Pilkada 2020.
Kendati demikian, kata dia, saat ini Kota Pekalongan termasuk daerah yang sangat sejuk dan kondusif sehingga keberadaan warga merasa aman dan tenteram.
"Hampir tidak terjadi gesekan di akar rumput maupun singgungan antarmassa pendukung calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pekalongan makin dewasa dalam mengapresiasikan hak politiknya dan saling menghormati di dalam perbedaan dan keragaman," katanya.

Keberadaan pengurus ormas, kata dia, cukup dibutuhkan untuk ikut menjaga iklim kondusif daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak.
"Oleh karena itu, pemkot memfasilitasi kegiatan forum ini agar tidak terjadi konflik kepentingan di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi sebagai rambu-rambu agar semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing," katanya.