Demokrat Tanpa Kursi di Solo, PKS Batal Koalisi Lawan Gibran

Demokrat Tanpa Kursi di Solo, PKS Batal Koalisi Lawan Gibran

Terbaiknews - JakartaCNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)ÂSohibul Iman mengurungkan...

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)ÂSohibul Iman mengurungkan niatnya berkoalisi denganÂPartai Demokrat di Pilkada Solo 2020.

Keputusan itu diambil SohibulÂsetelah mengetahui Partai Demokrat ternyata tak memiliki kursi di DPRD Solo.

"Tapi perlu diketahui, saya juga baru tahu tadi ternyata Demokrat tidak ada kursi di Solo. Jadi ya, Demokrat tidak bisa bicara masalah mengusung atau tidak karena enggak ada kursinya," kata Sohibul, Jumat (24/7), usai menerima kunjungan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti YudhoyonoÂdi Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.


Saat ini bakal calon wali kota Solo baru memunculkan pasangan GibranÂRakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan dan sejumlah partai lain.

Kota Solo dikenal sebagai basis suara PDIP. Di kota iniÂPDIP berhasil menduduki 30 dari 45 kursi DPRD Solo.

Partai-partai lain harus rela berbagi 15 kursi yang disisakan PDIP. Lima kursi untuk PKS, satu kursi untuk PSI, lalu masing-masing tiga kursi untuk Gerindra, PAN, dan Golkar.

Dengan konstelasi politik tersebut, sulit bagi partai lain untuk mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, partai pengusung disyaratkan menguasai minimal 9 kursi di DPRD.

PKSÂyang memiliki lima kursi, harus mencari teman koalisi untuk bisa melawan Gibran-Teguh. Namun, dari empat partai lain yang memiliki kursi di DPRDÂSolo, hampir semua telah mengisyaratkan merapat ke PDIP. Bahkan PAN yang disebut masih berpotensi digandeng PKS, telah merapat ke kubu Gibran.

"Menindaklanjuti kondisi Pilkada Surakarta, saya dapat perintah dari DPP supaya mengusung saudara Gibran sebagai cawali solo dan saudara Teguh sebagai cawawali Solo untuk 2020," kata Ketua DPD PAN Solo, Achmad Sapari, Jumat (17/7) pekan lalu.

PAN mengaku sempat menjalin komunikasi dengan PKSÂsebelum merapat ke PDIP. Namun, hasil hitung-hitungan kursi tidak memungkinkan kedua partai berkoalisi.

"Kalau PAN dengan PKS kurang satu. Itu yang memang agak sulit secara aturan atau regulasi, sementara partai lain sudah merapat ke sana," imbuh Achmad Sapari.

Lebih lanjut,ÂSohibul menyatakan bahwa hingga saat DPDÂPKS Solo belum menerima laporan terkait kemungkinan partainya mengusung calon untuk melawan Gibran atau masuk dalam koalisi.Â

"Jadi kami belum bisa mengatakan nanti DPD ini arahnya akan ke mana. Hari ini belum ada laporan dari bawah belum ada pengajuan," katanya.

Tanpa kandidat pasangan lain dari jalur partai,ÂGibran-Teguh berpeluang melawan kotak kosong. Terlebih, di jalur independen, pasanganÂBagyo Wahyono-FX Supardjo (BaJo) masih menghadapi kendala di proses verifikasi faktual dari KPUÂSolo.

Sesuai aturan, pasangan independen harus mendapat dukungan 35.700 warga Solo untuk memenuhi syarat pencalonan.ÂBaJo baru menyerahkan 35.142 KTP dukungan.

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi faktual dukungan untuk pasangan BaJo. Hasil sementara agaknya kurang menguntungkan bagi pasangan itu.

"Hasil sementara di kelurahan-kelurahan, yang memenuhi syarat baru 28.629. Ini prosesnya masih berlangsung," katanya saat dihubungi melalui telepon.

Koalisi PKS-Demokrat

Meski terancam tak mengusung calon di PilkadaÂKota Solo, PKSÂtetap aktif menggandeng mitra koalisi di daerah-daerah lain. Kunjungan AHYÂke Kantor DPPÂPKSÂhari ini jadi salah satu jembatan mematangkan kemitraan politik kedua partai.

Dalam kunjungan ini AHYÂyang didampingi Sekjen Demokrat,Teuku Riefky HarsyaÂmenyebut Demokrat dan PKS memiliki kesamaan, terutama dalam Pilkada 2020.

"Tentu tidak selalu sama konstelasi tingkat pusat dan daerah. Tapi yang jelas cukup banyak kebersamaan antara kader PKS dan Partai Demokrat dalam Pilkada. Tentu Ini jadi bahasan yang kami lakukan juga," kata dia.

Sementara Sohibul mencatat koalisi Kedua partai sudah dipastikan di Kota Tangerang Selatan.ÂPKS-DemokratÂsudah memastikan bakal mengusung putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah dan Ruhamaben yang merupakan wakil dari PKS sendiri.

Koalisi juga akan dilakukan di daerah lain jika sudah ada surat keputusan DPP. Daerah-daerah itu antara lain, Kota Depok; Kabupaten Siak, Provinsi Riau; Provinsi KepulauanÂRiau; dan sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti, Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung.

(thr/wis)
[Gambas:Video CNN]

Berita dengan kategori