Alasan DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker saat Reses

Alasan DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker saat Reses

Terbaiknews - JakartaCNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRAchmad Baidowi mengakui pihaknya...

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi mengakui pihaknya terus membahas Omnnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) selama masa reses.

Ia berkata pihaknya tetap rapat saat reses karena ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Kami memaksimalkan waktu karena materi pembahasannya masih panjang dan pada masa sidang-sidang kemarin banyak tersedot ke agenda lain," kata Awiek lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).


Awiek mengatakan menggelar rapat saat masa reses tak masalah. Menurutnya, Baleg juga telah mengantongi izin dari Pimpinan DPR untuk melakukan pembahasan RUU Ciptaker saat reses.

Politikus PPP itu menyebut tak hanya Baleg yang mengantongi izin untuk menggelar rapat saat reses.. Menurutnya, banyak juga alat kelengkapan dewan (AKD) yang menggelar rapat-rapat ketika reses.

"Pembahasan di masa reses yang terpenting dapat izin dari pimpinan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan pihaknya mengizinkan rapat RUU Cipta Kerja di masa reses, sedangkan RDP untuk kasus pelarian Djoko Tjandra dimentahkan.

Dasco menyebut rapat saat reses telah dibahas dan diputuskan dalam Badan Musyawarah (Bamus). Bamus hanya memperbolehkan rapat terkait legislasi. Namun, Bamus melarang AKD mengesahkan sesuatu saat reses.

"Dalam masa reses tidak boleh diadakan keputusan. Untuk menuju ke paripurna, hanya boleh diadakan di masa sidang, kalau rapat-rapatnya boleh," kata Dasco kepada wartawan, Rabu (22/7).

Keberadaan RUU Omnibus Law Ciptaker telah ditentang sejumlah elemen masyarakat. Mereka meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU Ciptaker karena akan merugikan buruh, petani, dan masyarakat hingga merusak lingkungan hidup.

Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat bahkan telah melakukan aksi serentak di sejumlah daerah pada 16 Juli lalu. Mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar lagi apabila DPR dan pemerintah tak membatalkan RUU Ciptaker.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pembahasan RUU Ciptaker tak sesuai keinginan Jokowi. Menurutunya, jajaran menteri yang memfasilitasi pembahasan rancangan beleid tersebut juga dinilai gagal menerjemahkan arahan presiden.

"Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika menunda omnibus law. Pertama, dibuatlah RUU untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kedua presiden menyampaikan tetap memberikan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja," kata Said.

Bahkan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) Asia Pasifik meminta JokowiÂmenghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker.

Mereka menilai pembahasan omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi ILO nomor 68 tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia.

(dhf/fra)
[Gambas:Video CNN]

COVID-19 Detais Indonesia

Berita dengan kategori