Wahai Para PNS, Ada Pesan Penting dari Jokowi untuk Kalian!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hal itu tidak bisa diganggu gugat.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual dalam peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (8/2/2021).

"Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan," kata Jokowi.

"Memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani," jelasnya.

Jokowi menegaskan pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural maupun administratif.

"Sekali lagi ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan, melalui survei kepatuhan.

"Secara berkelanjutan sejak 2013 Ombudsman melaksanakan survei ini dan hasilnya tingkat kepatuhan memang mengalami perbaikan. Namun yang kami lihat tingkat kepatuhan ini menurun seiring dengan level pemerintahan," kata Lely.

Menurut Lely, kualitas perbaikan layanan publik di daerah perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik ke depan semakin bisa ditingkatkan.

"Jadi semakin rendah penilaian dari survei kepatuhan ini semakin rendah juga. Karena itu barangkali menjadi relevan perbaikan layanan publik di daerah memperoleh atensi yang lebih besar," jelasnya.

Ombudsman menyadari, bukan perkara mudah untuk memperbaiki kualitas layanan publik, terutama yang bersifat sistemik. Visi Ombudsman, kata dia, selalu berorientasi pelayanan publik yang berkeadilan, kendati harus berhadapan dengan kontroversi.