Tugas Berat Mr. Suga, PM Baru Jepang Saat Ekonomi Sekarat

Tugas Berat Mr. Suga, PM Baru Jepang Saat Ekonomi Sekarat

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia -ÂSetelah kurang lebih delapan tahun tanpa suksesi kepemimpinankini...

Jakarta, CNBC Indonesia -ÂSetelah kurang lebih delapan tahun tanpa suksesi kepemimpinan, kini Jepang punya perdana menteri baru. Yoshihide SugaÂkini sah menjadi nahkoda Negeri Sakura yang ekonominya tengah sekarat akibat pandemi Covid-19.

Pada Senin (14/9/2020) SugaÂresmi menjadi pemimpin partai konservatif JepangÂ(Liberal Democratic Party) yang telah berkuasa sejak 1955. Kemarin SugaÂberhasil memenangkan voting di parlemen (Lower House of Parliament) dengan suara mayoritas 314 dari 462 suara dan membuatnya sah menggantikan pendahulunya Shinzo Abe.


SugaÂyang lebih tua dari Abe tersebut sebelumnya menjabat sebagai sekretaris kabinet atau tangan kanan perdana menteri. Pria 71 tahun itu adalah seorang putra dari petani strawberry dan Ia tak ragu mendeklarasikan diri sebagai self made politician.

Saat sah menjadi perdana menteri, SugaÂmengatakan akan fokus untuk menangani pandemiÂCovid-19 dan membawa ekonomi Jepang bangkit. Ia juga menegaskan bakal melanjutkan perjuangan pendahulunya melalui program-program yang dikenal dengan Abenomics.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China, permasalahan Jepang sangatlah kompleks. Mulai dari kejatuhan ekonomi akibat pandemiÂhingga tantangan untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini tentu menjadi tantangan besar serta tugas berat bagi Suga.

Akibat pandemiÂCovid-19, pertumbuhan ekonomi Jepang jatuh ke teritori negatif yang sangat dalam. Pada kuartal pertama tahun ini, output perekonomian Negeri SakuraÂtercatat minus 1,8% (yoy).

Kontraksi berlanjut ke kuartal kedua, bahkan lebih dalam. PDB Jepang menyusut hingga 9,9% (yoy) di kuartal kedua. Kontraksi dua kuartal beruntun membuat ekonomi Jepang jatuh ke jurang resesi.

Angka pengangguran di Jepang langsung meroket. Saat AbenomicsÂberhasil membawa tingkat pengangguran di Jepang dari 4,5% turun ke bawah 2,5%, kini gara-gara pandemiÂangka tersebut naik hampir 70 basis poin mendekati 3%.

Melihat dampak pandemiÂyang begitu hebat serta wabah yang terus merebak dan tak kunjung usai, membangkitkan kembali ekonomi yang sekarat tentu sangatlah susah. Apalagi sebelum pandemiÂterjadi, ekonomi Jepang pada dasarnya sudah menghadapiÂmasalah yang sangat serius.

Dua masalah utama yang dihadapi Jepang bahkan sebelum pandemiÂadalah populasi yang menua dan utang publik yangÂterus membengkak. Bahkan utang pemerintah Jepang merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara OECD lainnya.

Berbicara soal populasi yang menua, seiring dengan berjalannya waktu proporsi masyarakat Jepang di usia produktif semakin menurun. Hingga tahun lalu saja, jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun (lansia) di Jepang mencapai 28% dari total populasi.Â

Struktur populasi Jepang yang makin lama makin tak produktif membuat pemerintah negara tersebut harus memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya dalam bentuk tunjangan pensiun hingga asuransi kesehatan.Â

Pada 2019, pemerintah Jepang menganggarkan hampir 34 triliun yen (US$ 324 miliar) untuk program jaminan sosial. Angka tersebut setara dengan 34% dari APBN Jepang dan kurang lebih 6% dari PDB nominalnyaÂtahun lalu. Ya, mayoritas APBN Jepang memang dialokasikan ke sana.Â

Namun untuk membiayai jaminan sosial dengan anggaran sebesar itu, pendapatan pemerintah dari pajak tidaklah cukup. Jepang secara terus menerus mengalami defisit anggaran. Angka keseimbangan primer APBN Jepang bahkan minus.

Artinya pengeluaran pemerintah sebelum pembayaran bunga utang sudah lebih besar dari pendapatan yang diperolehnya. Secara sederhana besar pasak daripada tiang. Kurang lebih begitu.

Lantas dari mana uang yang digunakan untuk membiayai semua itu? Jawabannya adalah utang!

Utang pemerintah Jepang sebenarnyaÂsudah mengalami kenaikan sejak tahun 1960-an. Hanya saja laju pertumbuhan utang tersebut baru meroket setelah krisis terjadi awal tahun 1990, ketika pasar saham dan harga properti di negara itu ambruk.

Jepang yang awalnya memiliki keseimbangan fiskal yang paling baik di antara negara-negara G7 berubah menjadi negara dengan defisit yang sangat parah. Utang pemerintah pusat Jepang menggelembung hingga 236,6% dari output perekonomiannya.

Banyak perdebatan muncul terkait masalah utang ini. Ada yang pro karena memang diperlukan dan selama ini masih berada dalam batas "aman". Namun yang kontra seringkali mewanti-wanti, gelembung utang yang terlalu besar tersebut bisa membawa Jepang ke dalam kehancuran.Â