TPDI Minta Jangan Kaitkan Kasus Bansos Juliari dengan Herman Hery

TPDI Minta Jangan Kaitkan Kasus Bansos Juliari dengan Herman Hery

Terbaiknews - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery yang merupakan politikus PDIP itu sempat diseret-seret dalam kasus korupsi Bansos. (dok DPR RI)

– Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyoroti soal tuduhan terhadap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Pasalnya politikus PDIP itu dituduh terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliardi Batubara yang merupakan rekan separtainya.

“Jangan sampai nanti Trial By The Press, jika tudingan itu tidak didukung bukti-bukti, tanpa chek and balance dan/atau cover both side sebagaimana diatur dalam kode etik Jurnalistik,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Petrus yang juga advokat itu menuturkan, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa upaya hukum yang akan diambil. Hal ini sebagai langkah antisipatif apabila masih terjadi hal-hal yang sifatnya menghakimi, tanpa memegang prinsip cover both side dan obyektifitas dalam pemberitaan.

“Kalau tanpa bukti jelas itu bisa merupakan tindak pidana fitnah dan melanggar asas praduga tak bersalah, mendahului KPK bahkan mendahului wewenang Badan Peradilan. Saya berharap tetap obyektif jangan sepihak, apalagi tendensius,” ujarnya.

Diketahui, Herman Hery adalah politikus senior PDIP yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II Nusa Tenggara Timur (NTT). Persoalan ini menjadi disorot karena sebelumnya, beredar pemberitaan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto yang meminta penyidik KPK turut memeriksa Herman Hery dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Satyo mengungkapkan, dari hasil bocoran informasi berita acara pemeriksaan (BAP) Juliari Batubara dan Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Ia menduga politisi PDI Perjuangan itu ikut bermain dalam proyek bansos dengan mendirikan beberapa perusahaan baru sebagai vendor penyedia.

“Dari 100 perusahaan yang menjadi vendor Bansos, banyak perusahaan yang baru didirikan satu hingga dua bulan. Dan perusahaan tersebut dimiliki oleh pejabat-pejabat, yang tidak menutup kemungkinan Herman Hery sebagai politisi PDI Perjuangan ikut disana,” kata Satyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/1).