Soal Pembukaan Sekolah, FSGI Sebut Pemerintah Pusat Tidak Boleh Lepas Tangan

Soal Pembukaan Sekolah, FSGI Sebut Pemerintah Pusat Tidak Boleh Lepas Tangan

Terbaiknews - KOMPAS.com - Mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021kebijakan untuk melakukan pembelajaran...

KOMPAS.com - Mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021, kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau tidak sepenuhnya diputuskan oleh pemerintah daerah.

DiberitakanKompas.com, Jumat (20/11/2020), keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim lewat kanal YouTube Kemendikbud RI.

Kebijakan untuk pembukaan sekolah secara tatap muka ini merupakan hasil dari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dengan adanya kebijakan itu, maka peta risiko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional tidak lagi menjadi patokan untuk membuka sekolah.

Nadiem menekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan.

Pasalnya, keputusan ini dibuat untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing.

FSGI Sebut Ada Sejumlah Daerah Lakukan Pelanggaran Aturan Buka Sekolah

Tanggapan FSGI

Menanggapi kebijakan itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan apresiasi mereka terhadap keputusan yang telah diambil oleh pemerintah.

Kebijakan itu dinilai sejalan dengan pandangan FSGI yang menilai bahwa pembukaan sekolah bergantung pada kesiapan sekolah dan bukan lagi berpatokan pada zona.

"FSGI menekankan kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan tatap muka tanpa mengabaikan ekses negatif dari PJJ yang telah berdampak pada siswa”, kata Heru Purnomo, Sekjen FSGI, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/11/2020).

Heru mengatakan, sebelumnya sudah banyak sekolah di zona hijau dan kuning yang membuka sekolah tidak melalui pengecekan atau verifikasi kesiapan protokol kesehatan, baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Satgas Covid-19.