Soal Lockdown Akhir Pekan, IDI: Terpenting Disiplin Protokol Kesehatan

– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait wacana lockdown akhir pekan. Sebelumnya menurut Presiden Joko Widodo, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tak efektif menekan jumlah kasus Covid-19.

Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Halik Malik mengatakan, apapun bentuk kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah yang akan diterapkan oleh pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan masif. Menurutnya, semakin jelas kurva pandemi dan pemetaan wilayah penularan virus Korona di tingkat daerah, akan menunjang opsi kebijakan pembatasan aktivitas serta mobilitas penduduk, yang akan diambil oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Kebijakan lockdown akhir pekan atau pembatasan kegiatan masyarakat ataupun karantina terbatas tetap saja perlu dijalankan dengan dukungan strategi 3T (testing, tracing, treatment) yang masif dan kebijakan pembatasan sosial yang tegas dan konsisten,” kata dr. Halik Malik kepada JawaPos.com, Kamis (4/2).

Soal Lockdown Akhir Pekan, DKI Jakarta Serahkan ke Jokowi

Halik menuturkan, semua bentuk pelanggaran disiplin terhadap protokol kesehatan di arena publik sejauh ini cukup efektif dan berdampak luas apabila terdapat serangkaian aturan, peringatan dan penindakan oleh aparat setempat. Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa kebijakan karantina hanya akan berhasil apabila terdapat dukungan nyata dari semua pihak terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Sedangkan, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih ikut menanggapi kebijakan karantina terbatas yang bisa efektif menekan kasus. Menurut Daeng, karantina terbatas merupakan penguatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurut Daeng, IDI justru meminta model karantina wilayah skala mikro dilakukan sejak dulu. Oleh karena itu, Daeng menegaskan pengawasan di wilayah kecil harus dilakukan supaya terpantau dengan baik. Pengawasan bisa dilakukan aparat RT/RW maupun petugas kesehatan.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pada intinya, pelaksanaan PPKM Jawa-Bali dapat berjalan efektif jika masyarakat patuh protokol kesehatan 3M. Dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM dan penegakan peraturan PPKM oleh Pemda.

“Selama pemberlakuan PPKM jilid I, masih banyak masyarakat yang belum patuh 3M dan masih banyak melakukan mobilitas yang dapat meningkatkan risiko penularan. Pemerintah akan mengkaji kebijakan untuk menekan kasus positif di masyarakat,” jelas Prof Wiku.

“Namun yang terpenting yang dilakukan kita adalah disiplin, patuhi protokol 3M sehingga risiko penularan dapat diminimalisasi sekaligus lindungi diri dan orang terdekat dari penularan,” tegasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: