Sektor Usaha di DKI Wajib Data Setiap Pengunjung selama PSBB Transisi

Sektor Usaha di DKI Wajib Data Setiap Pengunjung selama PSBB Transisi

Terbaiknews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pusat perbelanjaan di kawasan ThamrinJakarta ketika penerapan PSBB ketat. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

– Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 12-25 Oktober 2020. Selama PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginzinkan sejumlah tempat keramaian dibuka lagi untuk umum.

Di antaranya pusat perbelanjaan, rumah makan, dan kafe tempat wisata. “Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memutuskan menerapkan kembali PSBB Masa Transisi, dengan sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” kata Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Selama masa PSBB Transisi, pusat perbelanjaan, rumah makan, kafe tempat wisata mendapat sebuah standar operasional prosedur (SOP) baru. Yakni, setiap pengunjung wajib didata.

“Dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif,” imbuh mantan mendikbud itu.

Kasus Covid-19 Diklaim Melandai, Anies Kembali Terapkan PSBB Transisi

Adapun informasi pendataan terhadap tamu yang berkunjung di ruang publik sektor usaha adalah nama, nomor telepon, dan NIK (nomor induk kependudukan).

Selama PSBB transisi, sektor usaha yang dibolehkan buka kembali wajib menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Seperti, pengunjung menggunakan masker, menyediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer, dan memastikan penjagaan jarak dengan minimal satu meter.

“Bagi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi denda administratif dengan pelanggaran berulang satu kali Rp 50 juta, berulang kedua Rp 100 juta, dan akan dilipatkan selama melakukan pelanggaran,” ujar Anies.

Selanjutnya, jika ditemukan klaster di sebuah tempat kerja maka wajib dilakukan penutupan selama 3 x 24 jam. Penutupan 3 x 24 jam itu untuk upaya disinfeksi.

Anies menegaskan, setiap aktivitas bisnis wajib menyiapkan Covid-19 Safety Plan yang semua itu diatur oleh ketentuan dinas terkait.

“Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan Covid-19. Jika satu tempat tidak disiplin, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak),” pungkas Anies.

Saksikan video menarik berikut ini: