Sekda Jember Ingatkan Risiko Pencairan Gaji Tak Sesuai Aturan

Sekda Jember Ingatkan Risiko Pencairan Gaji Tak Sesuai Aturan

Terbaiknews - –Gaji ASN dan honorer Pemkab Jember sudah ditransfer ke rekening masing-masing pegawai sejak...

–Gaji ASN dan honorer Pemkab Jember sudah ditransfer ke rekening masing-masing pegawai sejak Rabu (27/1) hingga Kamis (28/1). Hal itu dilakukan dengan menggunakan peraturan bupati (perbup) pencairan gaji mendahului APBD 2021.

Namun, Sekretaris Daerah Jember Mirfano mengingatkan tentang risiko pencairan gaji ASN dan honorer yang tidak sesuai dengan aturan akan berdampak pada risiko hukum.

”Alhamdulillah, kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Namun, kalau ada yang salah di belakang hari, kasihan kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang harus menanggung risikonya,” kata Mirfano seperti dilansir dari Antara di Jember, Kamis (28/1).

”Total anggaran untuk gaji kalau tidak salah sekitar Rp 130 miliar. Mudah-mudahan ada jalan yang dapat mencairkan gaji secepatnya. Namun, tidak menabrak aturan dan tidak berisiko di kemudian hari,” tabah Mirfano.

Menurut dia, pada kondisi keuangan normal, pencairan anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengajukan surat penyediaan dana (SPD) kepada Bidang Anggaran. Setelah SPD diterbitkan, OPD dapat menyusun surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM). OPD selanjutnya mengajukan SPM tersebut kepada Bidang Perbendaharaan untuk diproses menjadi surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai dasar pencairan.

”Prosedur itu tidak berjalan karena anggaran gaji tersebut dicairkan tanpa ada pengajuan dari OPD. Kalau informasi itu benar, berarti seluruh pencairan ditangani sendiri oleh kepala BPKAD,” kata Mirfano.

Miffano mengaku tidak tahu pencairan tersebut menggunakan prosedur dan aturan yang mana serta menggunakan dasar hukum apa. Sehingga, pihaknya juga ragu akan keabsahan pencairan anggaran gaji tersebut karena tidak biasa.

”Tanpa pengecualian, seluruh perbup harus difasilitasi gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 pasal 88. Sedangkan Perbup Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penatausahaan dan Pencairan Anggaran belum mendapat pengesahan gubernur,” terang Mirfano.

Dia mengingatkan kembali kepada para ASN terkait surat Gubernur Jatim tanggal 15 Januari yang menyebutkan penunjukan pelaksana tugas (plt) oleh Bupati Faida tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

”Apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh para plt, kebijakan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Mirfano.

Sebelumnya, Bupati Faida mengaku telah mencairkan gaji ASN dan honorer dengan menggunakan Perbup Pencairan Gaji yang menggunakan anggaran mendahului APBD 2021.

”Pencairan gaji ASN dan honorer merupakan masalah yang mendasar dan tidak boleh terganggu. Sehingga, Perbup Pencairan Gaji tersebut tidak perlu difasilitasi Provinsi Jawa Timur,” ujar Faida.

Saksikan video menarik berikut ini: