Sederet Bukti PPKM tak Efektif Perangi Pandemi Covid, Simak!

Jakarta, CNBC Indonesia - PresidenÂJoko Widodo (Jokowi) telah mengutarakan kalau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif membendung penularan virus corona baru penyebab Covid-19.
Dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/2/2021), Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bukti-bukti kegagalan PPKM.
Pertama dari sisi penambahan kasus positif Covid-19.
"Penambahan kasus positif terus mengalami peningkatan tidak terkecuali pada dua minggu periode pelaksanaan PPKM. Namun, jika dilihat lebih jauh, peningkatan penambahan kasus positif mingguan yang terjadi selama PPKM lebih rendah dibandingkan dua minggu sebelumnya," ujar Wiku.
"Peningkatan pada dua minggu pertama bulan Januari, yaitu sebelum pelaksanaan, adalah sebesar 27,5%. Sedangkan peningkatan pada dua minggu kedua, yakni ketika PPKM telah dilaksanakan menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 9,5%. Namun seharusnya, PPKM baru bisa dikatakan berhasil apabila mampu menurunkan angka kasus positif mingguan," lanjutnya.
Kedua, dari sisi kepatuhan jumlah kabupaten/kota memakai masker. Menurut Wiku, jumlah kabupaten/kota ini menurun pada awal PPKM atau di minggu ketiga Januari, yaitu dari 263 kabupaten/kota menjadi 250 kabupaten/kota atau 5,2%.
"Namun pada minggu kedua pelaksanaan, angka ini bertahan sehingga tidak ada penurunan lebih lanjut pada kabupaten/kota yang patuh dalam memakai masker. Namun sekali lagi, seharusnya, PPKM baru bisa dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memakai maskar," ujar Wiku.

Ketiga, dari sisi kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Pada dua minggu pertama Januari, Wiku bilang jumlah kabupaten/kota yang patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan meningkat dari 250 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota atau naik 3,2%.
Jumlah ini sempat mengalami penurunan menjadi 241 kabupaten/kota di pekan pertama PPKM dilakukan. Namun kemudian kembali meningkat bahkan lebih besar peningkatannya sebelum PPKM. Peningkatannya mencapai 15 kabupaten/kota atau 6,2%.
"Meski nampak ada perubahan positif terkait dengan peningkatan kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, namun pembatasan kegiatan dapat dinilai berhasil, apabila kabupaten/kota yang patuh mengalami peningkatan yang tinggi dan konsisten," kata Wiku.
"Pada konferensi pers sebelumnya, saya pernah menyampaikan penerapan PPKM baru dapat dilihat hasilnya secara signifikan pada minggu ketiga pelaksanaan. Terlihat dalam dua minggu ini ada perubahan namun belum dapat dikatakan berhasil," lanjutnya.
Kendati demikian, Wiku menilai sudah ada dampak dari PPKM. Oleh karena itu, ke depan, dia yakin pelaksanaan PPKM akan berdampak lebih signifikan lagi terhadap perkembangan kasus positif serta kepatuhan prokes apabila terus dilakukan dengan disiplin oleh seluruh lapisan masyarakat.