Ridwan Kamil Tegur Tenaga Medis Tolak Vaksinasi Melalui Media Sosial

Ridwan Kamil Tegur Tenaga Medis Tolak Vaksinasi Melalui Media Sosial

Terbaiknews - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar/Antara)

–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menegur tenaga medis yang menolak vaksinasi Covid-19 melalui media sosial TikTok. Video tenaga medis yang terdiri atas perawat dan dokter tersebut sempat viral di dunia maya.

”Saya sudah telusuri. Itu main-main. Main TikTok. Setelah ditelusuri, tidak diniatkan. Tapi ini sudah kami tegur. Yang namanya hiburan main-main jangan menggunakan isu yang sedang sensitif, sehingga diterjemahkan orang jadi serius. Menimbulkan opini yang tidak perlu,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (11/1).

Sebelumnya, sebuah video penolakan vaksinasi oleh sejumlah orang yang mengenakan pakaian tenaga medis viral lewat media sosial TikTok. Berdasar hasil penelusuran dalam video itu ada seorang dokter dan empat perawat RS swasta di Kabupaten Purwakarta.
Ridwan Kamil menitipkan agar seluruh pihak untuk menghindari isu sensitif untuk mencari hiburan dalam kehidupan sehari-hari.

”Saya titip, di situasi pandemi yang semua orang itu cape, stres. Jadi hindari mencari hiburan yang menggunakan isu sensitif. Mohon tidak diulangi,” ujar Ridwan Kamil.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan, Kabupaten Karawang sudah lima pekan berada di zona merah atau risiko tinggi peta penyebaran Covid-19.

”Karawang masih dalam zona merah. Sudah lima minggu berturut-turut,” kata Ridwan Kamil.

Dia mengatakan, pekan ini ada enam kabupaten/kota di Jawa Barat ada di zona merah. Yakni, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Gubernur menjelaskan, pemerintah provinsi mendapat dukungan dari TNI dan Polri dalam menangani pasien Covid-19. ”Kemudian yang sangat siap minggu ini, sudah akan dipergunakan, adalah gedung fasilitas di Secapa TNI AD di Hegarmanah untuk dijadikan fasilitas perawatan bagi mereka yang positif Covid-19 namun gejala ringan. Sehingga bisa mengurangi beban rumah sakit yang memang harus kita terus kurangi secara proporsional,” tutur Ridwan Kamil.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di 20 daerah dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tujuh daerah lainnya untuk menekan penyebaran Covid-19. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali dari 11 sampai 25 Januari, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran mengenai penerapan kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan penularan virus korona tersebut.

”Jadi saya memberikan pesan agar semua taat ya selama 14 hari ini, supaya setelah 14 hari kita bisa kembali lebih longgar kira-kira. Kalau 14 hari tidak disiplin, bukan tidak mungkin PPKM ditambah,” ucap Ridwan Kamil.

Saksikan video menarik berikut ini: