Punya Gaji di Atas Rp 8 Juta, Rumah Masih Disubsidi, Setuju?

Punya Gaji di Atas Rp 8 Juta, Rumah Masih Disubsidi, Setuju?

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Para pengembang memprotes kebijakan pemerintah yang hanya mensyaratkan...

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pengembang memprotes kebijakan pemerintah yang hanya mensyaratkan gaji maksimum Rp 8 juta (take home pay) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengambil rumah subsidi. Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.

Para pengusaha di bidang properti itu menilai angka tersebut masih kurang karena ada sebagian masyarakat yang tidak memenuhi syarat tersebut. Angka gajiÂmaksimum sebelumnya berada di angka Rp 4 juta berdasarkanÂKepmenPUPR Nomor 552/KPTS/M/2016.

"Beberapa daerah agak sulit. Mereka terimanya (gaji) di atas Rp 8 juta karena biaya hidup mereka sehari-hari cukup tinggi. Sehingga per bulan mereka butuhkan biaya tinggi untuk hidupnya. Kenapa saya ambil contoh Papua? Karena di Papua realisasinya nggak sampai 5% terhadap MBR bersubsidi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida dalam diskusi Virtual REI, Kamis (23/07/2020).


Ia lalu memberi saran mengenai solusi yang bisa diambil pemerintah yakni memperlonggar aturan tersebut, dari ketentuan minimum take home pay menjadi gaji pokok karena mempertimbangkan UMR di setiap provinsi bisa dinaikkan lagi batas maksimalnya. Sebagai contoh UMR Batam sebesar Rp 4,1 juta, bila suami-istri bekerja, maka mereka tidak bisa memperoleh fasilitas pembiayaan rumah tersebut. Artinya untuk bisa menerima fasilitas perumahan subsidi bagi keluarga semacama ini maka batas maksimum gaji harus dinaikkan lagi di atas Rp 8 juta per bulan.

Mendapati keluhan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Heri Eko Purwanto mengaku juga mempersoalkan regulasi tersebut. Namun, di sisi lain syarat batas maksimum gaji yang terlalu tinggi justru menjadi salah sasaran. Bagi sebagian masyarakat, angka gaji tersebut dinilai sudah besar. Bukan tidak mungkin, regulasi mengenai syarat minimum gaji penerima kembali akan direvisi.

"Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan, peraturannya memang tidak bisa tiba-tiba lompat ke Rp 8 juta untuk gaji pokok, karena terus terang saja kalau sampai Rp 8 juta, sebagian teman-teman ada yang teriak. Karena contoh gaji pokok ASN eselon 1 semua pasti di bawah Rp 8 juta. Dan kalau eselon 1 golongan 4 itu masuk di golongan MBR yang dimaksud, itu akan jadi persoalan. Ini jadi pertimbangan," jelasnya.

Berdasarkan PermenÂ242/KPTS/M/2020 diatur:

Kelompok Sasaran KPR Sejahtera, dengan batas penghasilan per bulan paling banyak Rp 8 juta.
Kelompok sasaran KPR subsidi selisih bunga (SSB) dan KPR Subsidi selisih Marjin kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat batas penghasilan per bulan paling banyak Rp 8 juta.
Kelompok sasaran KPR SSB dan KPR SSM Provinsi Papua dan Papua Barat, Rumah Tapak Rp 8 juta dan Rusun Rp 8,5 juta


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)