PSBB Transisi Diperpanjang Hingga 8 November Jika Kasus COVID-19 Turun

PSBB Transisi Diperpanjang Hingga 8 November Jika Kasus COVID-19 Turun

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Pemprov DKI Jakarta memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar...

Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi mulai Senin, 12 Oktober 2020 hingga Minggu, 25 Oktober 2020.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1.020 Tahun 2020, tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat Aman dan Produktif, PSBB transisi ini otomatis diperpanjang, jika tidak terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan.

"Menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 hari, terhitung sejak 26 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020," demikian bunyi Keputusan itu yang dikutip IDN Times, Minggu (11/10/2020).

1. PSBB transisi akan dihentikan jika kasus COVID-19 naik signifikan

PSBB Transisi Diperpanjang Hingga 8 November Jika Kasus COVID-19 TurunGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Memberikan Pesan Saat Apel Pengawasan Penindakan PSBB (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Meski begitu, apabila terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID 19 tingkat provinsi, aturan ini tidak diberlakukan lagi.

"Maka pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi, dapat dihentikan," demikian bunyi Keputusan Gubernur yang ditetapkan Anies Baswedan pada Jumat, 9 Oktober 2020.

2. Ini alasan Anies memutuskan DKI menerapkan PSBB transisi

PSBB Transisi Diperpanjang Hingga 8 November Jika Kasus COVID-19 TurunAnies Baswedan di Polda Metro Jaya (Dok. Humas Polda Metro Jaya)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, keputusan itu didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan perawatan pasien COVID-19.

"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi, sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," ujar Anies.

3. DKI sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait PSBB transisi

PSBB Transisi Diperpanjang Hingga 8 November Jika Kasus COVID-19 TurunPresiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memutuskan menerapkan kembali PSBB transisi, dengan sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi semua pihak, termasuk sektor apa saja yang kembali diizinkan untuk beroperasi.

“Kebijakan baru yang diterapkan dalam PSBB Transisi saat ini adalah pendataan pengunjung dan karyawan dalam sektor yang dibuka, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif. Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK,” tuturnya.

Anies menyebut, setiap penanggung jawab kegiatan harus memberlakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bila ditemukan klaster di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk dilakukan penyemprotan disinfektan.

“Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan COVID-19. Jika satu tempat tidak disiplin, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Maka, kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, dan pemerintah akan terus meningkatkan 3T,” kata Anies, menegaskan.