Presiden Diminta Mengkaji Putusan PTUN yang Menangkan Gugatan Evi Novida Ginting

Presiden Diminta Mengkaji Putusan PTUN yang Menangkan Gugatan Evi Novida Ginting

Terbaiknews - Eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

, JAKARTA - Evi Novida Ginting memenangkan gugatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji secara dalam putusan tersebut.

Jika masih ada celah hukum, menurut Guspardi presiden bisa melakukan upaya banding.

"Tolong dilakukan kajian yang mendalam sehingga betul-betul ada ruang tidak untuk ada sisi-sisi kelemahan yang diputuskan oleh PTUN ini. Kalau memang ada tentu diminta untuk melakukan banding," kata Guspardi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (25/7/2020).

Namun, lanjut Guspardi, jika tak ada ruang melakukan banding, maka Presiden Jokowi harus berjiwa besar mengembalikan Evi sebagai Komisioner KPU.

"Kalau memang tidak ada ruang untuk banding, presiden harus secara jiwa besar, harus mengikuti apa yang diputuskan oleh PTUN," ujarnya.

Di sisi lain, Guspardi menyoroti tim kepresidenan yang dinilainya lemah membantu Jokowi dalam persoalan hukum.

Sehingga, kebijakan yang diputuskan presiden terdapat celah bagi siapa pun untuk menggugat keputusan presiden.

"Presiden dalam mengambil keputusan dan kebijakan harus betul-betul mempelajari sebelum memutuskan apa pun. Sebab sekarang ini zamannya transparan dan ada celah untuk siapa pun untuk melakukan upaya hukum," ujarnya.