PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan Sanksi Lebih Tegas

, - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi pada komunitas masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Hal itu perlu dilakukan untuk melandaikan kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 1.078.314 kasus Covid-19 dan 29.998 pasien meninggal dunia di Tanah Air.

Menurut Imam, masyarakat tidak terbiasa dengan pola hidup menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) sebelum pandemi. Maka, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengubah perilaku masyarakatnya.

"Mengubah perilaku tidak bisa didorong hanya dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Namun juga harus ada regulasi ketat di tingkat komunitas masyarakat," kata Imam dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Imam menjelaskan, ada bermacam-macam komunitas masyarakat, misalnya komunitas perkantoran, pasar tradisional (adat) dan komunitas lembaga keagamaan.

Komunitas masyarakat itu harus dipantau oleh pemerintah dengan menerapkan regulasi yang jelas. Sebab komunitas merupakan tempat berkumpulnya masyarakat.

"Nah pertanyaannya apa sanksi yang tegas untuk komunitas masyarakat tersebut secara kelembagaan dan individu jika melanggar protokol kesehatan?" tutur Imam.

Selain itu, Imam menuturkan, pemerintah harus memberi contoh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di kantor-kantor pemerintahan.

Pemerintah juga diminta untuk membangun sistem yang melibatkan komunitas masyarakat, dengan komunikasi persuasif serta melibatkan tokoh-tokoh dalam komunitas tersebut.

"Jadi jangan jadi tanggung jawab masyarakat sendiri. Pemerintah harus memfasilitasi terbentuknya panitia penjaga protokol kesehatan, di Masjid misalnya," kata Imam.