PPKM Dinilai Tidak Efektif, Wiku: Input dari Presiden Berharga

PPKM Dinilai Tidak Efektif, Wiku: Input dari Presiden Berharga

Terbaiknews - Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Satgas Penanganan Covid-19 for JawaPos.com)

JawaPos.com – Juru bicara penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) koreksi agar penanganan Covid-19 bisa lebih baik lagi. Sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Input dari presiden adalah input berharga bagi kami, untuk lebih baik lagi dalam penanganan pandemi. Khususnya penegakan kedisiplinan butir-butir aturan dalam kebijakan tersebut,” kata Wiku kepada JawaPos.com, Senin (1/2).

Wiku menegaskan, untuk menekan angka penularan kasus positif Covid-19 penegakan disiplin tidak boleh dikesampingkan. Sehingga masyarakat bisa lebih patuh dalam menerapkan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

“Dengan penanganan Covid-19 di hulu maupun hilir jadi tidak bisa terpisah-pisah. Upaya preventif dan promotif untuk perubahan perilaku terus digalakkan demi menekan angka kasus baru di satu sisi,” tegas Wiku.

Wiku memastikan, kualitas pelayanan bagi masyarakat terpapar Covid-19 akan terus ditingkatkan. Sehingga masyarakat yang terpapar virus korona tak lagi berlama-lama menjalani perawatan.

“Kualitas pelayanan terus ditingkatkan dengan tujuan agar peluang kesembuhan meningkat dan lama waktu rawat semakin singkat pula, sehingga dapat mencegah kolaps pada fasilitas pelayanan kesehatan,” pungkas Wiku.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penularan kasus virus korona atau Covid-19 tidak efektif. Kebijakan PPKM telah berlansung sejak 11-25 Januari 2021.

“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, Minggu (31/1).

Jokowi tak memungkiri, meski diberlakukannya PPKM mobilitas masyarakat hingga kini masih tinggi. Sehingga di beberapa provinsi mengakibatkan kenaikan kasus Covid-19. “Karena kita memiliki indeks mobilitinya ada, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, akan mengajak banyak pakar epidemiologi untuk mendesain kebijakan menekan laju penularan Covid-19. Dia menekankan, esensi penerapan PPKM untuk menahan laju mobilitas masyarakat. “Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ya. Tetapi kita lihat di implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten,” beber Jokowi.

Kepala negara mengharapkan, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bisa mengerahkan anggotanya terjun ke lapangan. Memberitahu kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan. “Cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat juga tahu apa namanya 3M itu,” tegas Jokowi. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

Berita dengan kategori