Pilkada di Tengah Pandemi, Pengamat: Angka Partisipasi Terjun Bebas

Pilkada di Tengah Pandemi, Pengamat: Angka Partisipasi Terjun Bebas

Terbaiknews - Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)

– Pilkada serentak 2020 diputuskan digelar pada 9 Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menduga partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bakal sedikit dibanding tidak ada Covid-19. Hal itu karena untuk daerah zona merah, masyarakat akan takut pergi ke TPS melakukan pencoblosan.

“Karena sekarang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi darurat seperti ini. Karena dalam kondisi normal saja orang malas‎. Pasti akan terjun bebas angka partisipasinya,” ujar Adi dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).

Oleh sebab itu, dengan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih, akibatnya Pilkada serentak nanti tidak akan berkualitas. “Ini memaksakan pilkada di tengah pandemi. Menurut saya bukan hanya pertaruhan kualitas tapi perjudian demokrasi yang luar biasa,” katanya.

Untuk itu, daerah yang kategori zona merah diusulkan bisa dimundurkan pelaksanaan jadwal pencoblosan. Itu dilakukan sampai daerah tersebut berubah statusnya menjadi hijau.

“Ini soal keselamatan. Kalau tetap dipaksakan dalam kondisi pera‎ng seperti ini semuanya enggak mungkin maksimal saya kira,” ungkapnya.

Adi menambahkan, dalam kampanye Pilkada serentak nanti KPU melarang adanya acara yang menggundang banyak massa. Kampanye akan dilakukan secara daring. Dengan adanya kondisi seperti itu maka ada pesan yang tidak sampai terkait visi dan misi progam calon kepala daerah.

“Jadi dalam kondisi normal penyampaian visi dan misi susah diterima publik. Ini sekarang di tengah kedaruratan macam ini imbauan akan susah diterima karena adanya hambatan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.‎