Pengusaha Hotel Iri Pinjaman Lunak Rp 9 T ke Bali, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemberian pinjaman lunak sebanyak Rp 9,9 triliun dari pemerintah pusat ke pelaku pariwisata Bali seperti hotel menimbulkan banyak reaksi. Pelaku usaha lain di luar Bali menyayangkan kebijakan itu karena seperti pilih kasih bagi pelaku sektor wisata yang sama-sama kena dampak pandemi.

Pasalnya, yang menjadi pesakitan sektor pariwisata bukan hanya Bali, melainkan sebagian besar tempat pariwisata di berbagai wilayah di Indonesia. Wakil Ketua Umum Destinasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Johnnie Sugiarto menilai bisa saja menjadikan Bali sebagai prioritas, namun jangan sampai tempat lain terjadi perbedaan yang terlalu timpang, atau bahkan justru tidak ada perhatian sama sekali.

"Tujuan wisata kita hampir se-Indonesia ramai pada waktu-waktu normal ke Indonesia ada Padang, Batam, Bintan, Malang, Batu, ini kolaps semua. Kita setuju cara pandang menteri bahwa skala prioritas tadi, tapi tidak bisa hanya memikirkan Bali karena masyarakat Indonesia banyak, orang yang tergantung dari pariwisata nggak hanya orang Bali. Kalau bantuannya kesana saja kan bikin iri orang," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (1/2/21).

Ia mengakui bahwa banyak dari internal pelaku usaha yang 'berteriak' akibat rencana kebijakan tersebut, namun tidak semuanya memilih untuk bersuara karena menilai beban pemerintah saat ini juga besar. Apalagi, selama ini industri juga sama-sama menyumbangkan pajak bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ia menilai terasa adil ketika daerah-daerah yang memang menyumbang pendapatan tetap menjadi perhatian. Dengan anggaran sebesar Rp 9,9 triliun, maka lebih bijak jika itu bisa dibagi rata.

"Pemda mengharapkan PAD dari pariwisata berapa banyak? Semua juga menghasilkan, tinggal di hotel bayar pajak 10%, makan di resto bayar pajak, pengusaha kena pph (pajak penghasilan) 21, 25, 26 sekarang semuanya terpuruk," jelas Johnnie yang memiliki tempat pariwisata di Pacitan, Jatim itu.

Senada, pelaku pariwisata dari daerah pariwisata lain seperti Jogjakarta pun ikut mempertanyakan dasar dari rencana kebijakan itu. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) Deddy Pranawa Eryana mempertanyakan efektivitasnya.

"Karena Bali mohon maaf, segmen pasar asing, sementara akses masuk ke Indonesia dari negaranya tertutup. Sekarang lihat saja berdampak apa nggak, kalau habis-habiskan uang ngapain harus ke Bali? RealitaÂsaja, kenapa ke tempat kita Jogja yang pangsa pasarnya jelas domestik, kan Indonesia ada beberapa provinsi merasakan hal sama," sebutnya.

Pertanyaan itu tidak lepas dari rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang bakal 'mengguyur' dana bagi pariwisata Bali, nilainya hampir Rp 10 triliun. Ia beralasan kucuran dana ini demi menyelamatkan jutaan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ada tiga hal yang akan kita lakukan, pertama terus mendorong dan lebih giat mengusahakan program Rp 9,9 triliun pinjaman lunak untuk lokomotifnya pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali," katanya dikutip dari akun media sosial instagram @sandiuno, Senin (1/2/2021).

Soal pinjaman lunak ini diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat.

Pinjaman lunak tersebut digunakan sebagai modal kerja bagi pengusaha di sektor pariwisata dan pendukung pariwisata di Bali. Adapun pinjaman yang diharapkan sebesar Rp 9,7 Triliun atau 7% dari kontribusi devisa Bali terhadap negara.

"Kami mengajukan pinjaman lunak jumlahnya Rp 9,7 triliun. Kami ambil dari komisi di perusahaan tahun 2019. Ini untuk menggerakkan ekonomi daerah terutama sektor pariwisata," katanya Jumat (13/11/2020).