Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Bijak soal Pembukaan Sekolah saat Pandemi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Bijak soal Pembukaan Sekolah saat Pandemi

Terbaiknews - - Ketua MPRBambang Soesatyo meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kesiapan sekolah dan...

, - Ketua MPRBambang Soesatyo meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kesiapan sekolah dan status zonasi penyebaran Covid-19 untuk membuka kembali sekolah-sekolah saat pandemi.

Pemerintah pusat dan daerah diingatkan agar hati-hati dan memutuskan dengan bijaksana.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mempertimbangkan serta menetapkan keputusan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka secara tepat dan bijak," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Sekolah di Karawang Siap Berlakukan Belajar Tatap Muka

Ia mendorong pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan survei kesiapan sekolah-sekolah yang berencana melakukan belajar tatap muka.

Sekolah harus mampu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang memadai demi keamanan siswa dan guru. Pelaksanaannya pun harus dievaluasi secara rutin.

"Memastikan kematangan dan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan KBM secara tatap muka, mulai dari sarana prasarana, kesiapan dan kesehatan para tenaga pengajar, hingga standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki setiap sekolah dalam mempersiapkan KBM secara tatap muka," tutur Bambang.

Selain itu, Bambang mengingatkan agar pihak sekolah menyosialiasikan rencana pembukaan sekolah kembali kepada orangtua siswa terlebih dulu.

Menurutnya, kekhawatiran para orangtua juga harus menjadi perhatian.

"Meminta pihak sekolah terlebih dahulu membuka komunikasi dengan orang tua murid mengenai rencana dan kesiapan sekolah yang akan melakukan KBM secara tatap muka, guna memberikan keyakinan dan rasa aman bagi para orang tua murid untuk mengizinkan anaknya bersekolah kembali," ujarnya.

Diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan pembelajaran tatap muka diputuskan oleh pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan orangtua murid.