Pangdam Jaya Ancam Bubarkan FPI, Pengacara: Itu Politik Jokowi!

Pangdam Jaya Ancam Bubarkan FPI, Pengacara: Itu Politik Jokowi!

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menilaiucapan Panglima...

Jakarta, IDN Times - Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menilai, ucapan Panglima Daerah Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang mengancam pembubaran FPI atas perintah Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Aziz menyebut Jokowi sebagai pemegang keputusan politik negara yang kemudian memerintahkan Dudung untuk memberikan ancaman tersebut.

“Kita tahu kan kebijakan politik negara ini siapa. Artinya memang menurut undang-undang, TNI berkooordinasi dengan presiden,” kata Aziz saat dihubungi IDN Times, Sabtu (21/11/2020).

1. Sesuai UU, TNI hanya bisa menjalankan tugas non perang sesuai arahan presiden

Pangdam Jaya Ancam Bubarkan FPI, Pengacara: Itu Politik Jokowi!Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Aziz menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas TNI hanya untuk operasi perang dan operasi militer selain perang (OMSP) .

Menurutnya, operasi militer selain perang yang dilakukan prajurit TNI hanya bisa berjalan berdasarkan keputusan politik negara oleh presiden.

“Sesuai undang-undang begitu. Jadi kalau ada yang bilang itu bukan wewenangnya (TNI) betul, tapi sesuai undang-undang itu bisa. Kalau lihat undang-undangnya kan tahu itu arahnya dari mana,” tuturnya.

2. Pangdam Jaya ancam bubarkan FPI jika masih tidak taat aturan

Pangdam Jaya Ancam Bubarkan FPI, Pengacara: Itu Politik Jokowi!MayjenTNIÂDudungÂAbdurachman Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD (Website/akmil.ac.id)

Diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengancam untuk membubarkan FPI jika masih tidak taat aturan. Hal itu berkaitan dengan banyaknya baliho bergambar Rizieq Shihab yang terpasang di area publik.

"Itu perintah saya. Karena berapa kali Satpol PP menurunkan (baliho Rizieq Shihab) dinaikkan lagi, perintah saya itu. Begini ya, (kepada) siapa pun di republik ini, ini negara hukum, (harus) taat kepada hukum. Kalau masang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan, jangan seenaknya sendiri," kata Dudung kepada wartawan di Monumen Nasional, Jumat (20/11/2020).

Dudung meminta kepada para pemasang baliho itu untuk tidak seenaknya dan merasa paling benar. Bahkan, ia meminta FPI dibubarkan apabila diperlukan.

"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri," tegas Dudung.

3. KSP sebut kelompok masyarakat yang melanggar aturan, akan berhadapan dengan TNI

Pangdam Jaya Ancam Bubarkan FPI, Pengacara: Itu Politik Jokowi!Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) (Dok. Istimewa)

Senada dengan Dudung, Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani menilai langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mencopot baliho Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam (FPI) sudah sesuai Undang-Undang (UU).

"Selama penindakan tersebut masih berada dalam koridor operasi militer selain perang sebagaimana dijabarkan dalam UU TNI, misal dalam hal pembantuan pemerintahan di daerah atau membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, hal tersebut dapat dijustifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata wanita yang akrab disapa Dani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2020).

Menurut Dani, bagi kelompok-kelompok di masyarakat yang dianggap terang-terangan melanggar ketentuan pemerintah, maka bukan saja berhadapan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dengan TNI.

"TNI merasa selama ini aparat pemerintah yang sudah mengambil tindakan tegas justru dilecehkan, sehingga mereka menyatakan sikap dukungan dalam bentuk perintah membantu pemerintah," kata Dani.

Selain itu, dia juga mendukung pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Fadil Imran tentang keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. "Pernyataan Kapolda sudah benar karena pelanggaran hukum terkait protokol kesehatan adalah juga ranah kepolisian sebagai aparat penegak hukum," ucapnya.